BPN Makassar Belum Ukur Lahan Sengketa GMTD vs Hadji Kalla

“Jadi pada intinya, PN Makassar belum pernah melakukan eksekusi terhadap objek atau lokasi yang diklaim oleh PT Hadji Kalla,” katanya.

Terkait pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut telah mengirim surat ke PN Makassar, Wahyudi mengaku belum menerima surat tersebut.

“Sampai tadi kami cek pukul 10.00 Wita, belum ada surat itu masuk ke kami. Kami masih menunggu,” ujarnya.

Ia memastikan, jika surat tersebut tiba, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau surat itu datang, tentu akan kami proses sebagaimana mestinya,” tutup Wahyudi.

Tribun-Timur.com telah mengonfirmasi hal ini ke Humas GMTD, Anggraini, namun belum mendapat tanggapan.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), juga mempertanyakan proses constatering sebelum eksekusi dilakukan.

“Perintah eksekusi dari mana? Itu harus didahului dengan pengukuran,” kata JK saat meninjau lahan proyek PT Hadji Kalla di Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu (5/11/2025).

“Mana pengukurannya, mana orang BPN, camat, dan lurah. Tidak ada semua,” lanjutnya.

JK menyebut lahan tersebut dibeli langsung dari ahli waris turunan Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.

“Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD. Yang dituntut itu Manyomballang, penjual ikan. Masa punya tanah seluas ini?” ucapnya.

Ia menilai gugatan GMTD tidak menyasar PT Hadji Kalla dan menduga objek gugatan salah alamat.

“Objek ini saya punya. Salah objek. Katanya melawan Daeng Manyomballang, panggil dia mana tanahmu,” tegasnya.

JK hadir meninjau lahan bersama CEO PT Hadji Kalla, Solihin Jusuf Kalla, dan Direktur Finance dan Legal Kalla Group, Imelda Jusuf Kalla.

Ia siap melawan jika lahannya terus diganggu.