Pembatasan HP Siswa Dinilai Ketinggalan Zaman, Dewan Pendidikan Desak Disdik Peninjauan Ulang
Dewan Pendidikan Sulsel menilai pembatasan penggunaan hp ini dinilai kurang bijaksana.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan Sulsel segera menerapkan tata tertib pembatasan penggunaan handphone (hp) di lingkungan sekolah.
Dewan Pendidikan Sulsel menilai pembatasan penggunaan hp ini dinilai kurang bijaksana.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar menilai hp sengat penting di era kecepatan informasi.
"Kalau misalnya penggunaan HP itu untuk kepentingan akademik, misalnya mencari sumber-sumber informasi, bagaimana coba? Kecuali kalau sekolah sudah menyiapkan perangkat-perangkat seperti itu, seperti tablet atau laptop," kata Prof Arismunandar, Kamis (30/10/2025).
Di era digitalisasi, hp dinilai sangat membantu proses belajar mengajar.
Bahan ajar begitu melimpah di internet. Segala informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik.
Proses belajar mengajar bahkan bisa berjalan lebih kreatif dengan memanfaatkan gadget.
Dengan pembatasan penggunaan hp, justru menghambat inovasi pembelajaran.
"Sekarang banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ramah terhadap handphone. Artinya, yang bisa dibuka dengan handphone saja sudah cukup, tidak perlu pakai laptop. Kalau itu dilarang penuh, saya kira malah bisa mengurangi inovasi-inovasi pembelajaran yang seharusnya makin ramai," katanya.
Prof Arismunandar pun menilai Disdik Sulsel harus mempertimbangkan matang kebijakan tersebut.
Dibanding pembatasan, Prof Arismunandar menyebut diperlukan pengawasan ketat penggunaan hp agar tidak disalahgunakan.
Tantangan di era digitalisasi, tindak judi online dan semacamnya mudah diakses.
Penyalahgunaan hp dengan internet ke arah negatif ini yang disebutnya perlu diawasi ketat.
"Saran saya tetap dengan pengawasan. Ya, memang itu ada satu tantangan. Tetapi kan salah satu yang bisa dikontrol. Jadi sistem kita itu bisa mendeteksi konten-konten yang tidak mendidik. Di sekolah kan itu bisa disaring seperti itu," ujar Prof Arismunandar.
Dengan mengaktifkan fungsi pengawasan, guru juga harus turun tangan.
| Golkar Sulsel Berbagi Jelang HUT ke-61, Buruh dan Tukang Becak Makassar Dapat Sembako Gratis |   | 
|---|
| PB Pordi Kantongi Keterangan Halal Domino, Andi Djamaro Target Jadi Cabor PON |   | 
|---|
| Gandeng WALHI, Mahasiswa KKP Fisip Unismuh Ajak Siswa Makassar Peduli Lingkungan |   | 
|---|
| Kupas Tragedi Kanjuruhan, Andi Widya Syadzwina Sandang Gelar Doktor Ilmu Komunikasi Unhas |   | 
|---|
| Munafri: Setengah Belanja Pemerintah Makassar Harus untuk Produk Lokal dan UMKM |   | 
|---|

 
			
 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			 
											 
											 
											 
											 
											 
			
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.