Menkeu Purbaya Larang Impor Pakaian 'Cakar', Pedagang: Kami Dirugikan, Harus Ada Solusi!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Rencana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk melarang impor pakaian bekas dalam karung (ballpres) menuai kekhawatiran dari para pedagang thrifting atau "cakar" di Kota Makassar, terutama di Pasar Toddopuli, Kecamatan Panakkukang.

Para pedagang mengaku kebijakan ini akan sangat merugikan mata pencaharian mereka yang telah berlangsung puluhan tahun.

Hj. Hartati (60), pedagang yang telah berjualan selama 20 tahun lebih, mengungkapkan kerisauannya.

"Kami dirugikan, apalagi yang mau kami jual? Dari dulu kami cuma jual cakar ini. Kalau dilarang, kami mau jual apa lagi? Ini modal sendiri, penghidupan kami. Pemerintah bisa jamin kami tidak?" keluhnya, seraya berharap pemerintah memberikan solusi yang tepat bagi pedagang kecil seperti dirinya.

Dalam sebulan, Hartati menghabiskan Rp5-8 juta untuk membeli satu bal pakaian bekas.

Pedagang 20 tahun lebih berjualan pakaian bekas ini berharap agar kebijakan yang diambil disertai solusi tepat bagi pedagang sepertinya.

"Harapan kami janganlah ditutup, kami minta solusi lah apalah solusinya," harapnya.

Baca juga: Purbaya Ungkap Baju Cakar Bikin Rugi Negara, Aturan Baru Disiapkan

Iwan (44), pedagang di bagian dalam Pasar Toddopuli, menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah asalkan dibarengi solusi konkret.

"Saya akan patuhi aturan pemerintah, cuma dengan catatan, harus ada solusi bagi kami pedagang yang sudah puluhan tahun menjadikannya mata pencaharian," ujar Iwan, yang sudah mencicil rukonya selama tujuh tahun.

Iwan juga berpendapat, paling merusak industri garmen lokal adalah pakaian baru impor dari Cina, bukan thrifting.

Di lain sisi kata Iwan, dirinya sudah mencicil ruko tempat jualan yang sudah berjalan tujuh tahun terakhir.

Sisa tiga tahun cicilannya berjalan, ruko yang ditempati berjualan sudah jadi miliknya 

"Kami minta juga solusinya bagaimana, harus ada itu (solusi), kalau ada kebijakan harus ada solusi itu yang kami minta," harapnya.

Namun demikian, ayah tiga anak ini, tetap berharap agar pemerintah memikirkan secara matang setiap kebijakan yang akan diambil.

Iwan menilai, jika pemerintah melarang impor pakaian bekas karena pertimbangan merusak industri tekstil dalam negeri, kebijakan itu kata dia, bukan semata karena impor thrifting.

"Penyebab utamanya bukan trifting sebenarnya yang menyebabkan matinya garmen lokal itu pakaian baru impor dari Cina, jelas itu banyak masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Adapun thrifting yang dijual Iwan, berasal dari Korea, Jelang dan Amerika Serikat.

"Banyak suplayer di Makassar tergantung maunya kita, mulai dari harga, kualitas, asal negera. Artinya kebijakan ini jangan cuma untuk kepentingan lima tahun, kami di korbankan," bebernya

Sementara itu, Darul Amri, penjual thrifting rumahan di Kecamatan Manggala, menilai pedagang thrift didominasi oleh pekerja rumahan yang mencari tambahan penghasilan karena terbatasnya lapangan kerja.

Ia menyebut kebijakan ini sebagai ancaman bagi usaha kecil yang berpotensi diruntuhkan oleh "hegemoni politik dagang dengan kuasa negara."

Darul meminta Menkeu Purbaya mengkaji ulang dampak kebijakan, dan melihat pedagang thrift sebagai persaingan ekonomi sehat yang justru dapat mendorong perbaikan kualitas produk dalam negeri.

"Harusnya Purbaya melihat adanya pedagang thrift sebagai persaingan ekonomi yang sehat, agar adanya perbaikan produk dan kualitas bahan pakaian dalam negeri," harapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan perang terbuka terhadap praktik impor pakaian ilegal. Purbaya menegaskan keseriusannya dalam melawan para mafia yang terlibat dalam kegiatan ini.

"Saya rugi kalau musnahin doang!" ujar Purbaya. 

Kementerian Keuangan berjanji memberantas impor pakaian ilegal yang merugikan negara dan mengganggu industri tekstil dalam negeri.(*)