Taruna Ikrar: BPOM dan Kemenko Ekonomi Perjuangkan Obat dan Makanan Indonesia di Perang Tarif Trump

“Kalau kita bisa menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan keamanan produk kita transparan dan berstandar tinggi, maka tarif tidak lagi menjadi penghalang, melainkan tantangan yang bisa kita jawab dengan kualitas.”

Dalam pembahasan bersama Kemenko Ekonomi, BPOM dipercaya menangani isu non-tariff measures dalam teks Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya import licensing.

Aspek ini krusial karena menyangkut prosedur izin edar dan sertifikasi produk impor.

Taruna Ikrar menekankan bahwa pengawasan harus tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan konsumen.

“Kita terbuka terhadap perdagangan, tapi tidak kompromi terhadap keselamatan rakyat,” tegasnya.

Dari sisi industri, para pelaku usaha farmasi dan pangan domestik menyambut langkah pemerintah dengan sikap waspada namun optimistis.

Ketua Asosiasi Farmasi Nasional menyebut bahwa sektor ini siap menghadapi tantangan dengan meningkatkan efisiensi dan digitalisasi sistem produksi.

“Selama regulasi jelas dan ada perlindungan terhadap produk dalam negeri, kami siap beradaptasi,” ujarnya.

Bagi Taruna Ikrar, perang tarif ini justru menjadi ruang pembelajaran nasional.

Ia menilai diplomasi ekonomi tidak cukup hanya dengan data perdagangan, tapi juga narasi kepercayaan dan integritas regulasi.

Dalam setiap pertemuan internasional, ia membawa pesan sederhana namun kuat: “Indonesia bukan hanya mitra dagang, tapi mitra yang punya nilai.”

Melalui kerja sama erat antara BPOM dan Kemenko Ekonomi, pemerintah menyiapkan strategi ganda memperkuat posisi dalam perundingan sambil memastikan bahwa standar keamanan, mutu, dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.

“Perdagangan yang sehat adalah perdagangan yang adil dan aman. Kita boleh bicara tentang angka dan keuntungan, tapi yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dunia pada kualitas bangsa kita,” tutup Taruna Ikrar dengan nada optimistis.(*)