DPR, BPOM, BGN Sepakat Perkuat Keamanan Pangan dan Gizi Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (15/9/2025) menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan konsumen dan keberlanjutan program gizi nasional. 

Pertemuan ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, dan dihadiri perwakilan lintas kementerian serta pakar kesehatan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Kepala BPOM Prof dr Taruna Ikrar MBiomedPhD menegaskan komitmen lembaganya untuk hadir lebih dekat dengan rakyat.

Menurutnya, pengawasan obat dan makanan tidak boleh lagi berjalan parsial.

“Kita tidak ingin masyarakat hanya jadi korban maraknya produk berbahaya. BPOM kini bergerak lebih cepat, transparan, dan bersinergi dengan semua pihak agar perlindungan konsumen lebih nyata. Dukungan DPR sangat penting dalam perjuangan ini,” kata Taruna.

BPOM mencatat sepanjang 2024 telah menarik lebih dari 1.800 produk pangan dan obat ilegal dari pasaran, serta memproses 490 kasus pelanggaran izin edar.

Angka ini meningkat sekitar 12 persen dibanding tahun sebelumnya, seiring penguatan pengawasan berbasis digital melalui Sistem Informasi Keamanan Pangan Nasional (SIKPN).

Prof Taruna juga menekankan pentingnya akselerasi perizinan produk UMKM, sehingga produk lokal yang aman bisa lebih cepat beredar dan mendukung perekonomian nasional.

Sejalan dengan itu, Kepala BGN Prof Dadan Indrayana menekankan pentingnya gizi sebagai pondasi kesehatan bangsa. 

Ia menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu strategi nasional menekan prevalensi stunting yang menurut SSGI 2023 masih berada di angka 21,6 persen. 

Target pemerintah adalah menurunkan angka tersebut menjadi 14 persen pada 2029.

“BGN hadir memastikan standar gizi dalam program MBG benar-benar terukur. Ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi besar untuk menyiapkan generasi emas 2045,” ujar Prof Dadan.

BGN mencatat, tahun 2025 pemerintah mengalokasikan Rp 39,5 triliun untuk program MBG, yang ditargetkan menjangkau 34 juta anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Komisi IX DPR RI, melalui Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya BPOM dan BGN.

DPR meminta agar pengawasan pangan diperkuat hingga tingkat desa dan program MBG dipastikan berjalan konsisten tanpa terhambat birokrasi.

RDP ini juga menyepakati sinergi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, hingga Bappenas, dalam satu kerangka kebijakan nasional.(*)