Trilogi Aksi Internalisasi Pancasila, Kemenko Polkam Perkuat Ideologi Jaga Keamanan Negara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus menguatkan ideologi Pancasila dalam menjaga keamanan negara.

Kali ini, Kemenko Polkam duduk bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulsel hingga organisasi masyarakat (Ormas) dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) di Hotel Claro Makassar pada Jumat (10/10/2025).

Kemenko Polkam memperkuat Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024

Duduk sebagai pemateri ada Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI Mayjen TNI Dr Rido Hermawan, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hamdan Hamedan.

Lalu Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis serta Direktur Jaringan dan Pembudayaan Badan Ideologi Pancasila Toto Purbiyanto.

Mayjen TNI Dr Rido memandang ada tiga hal yang dimaknai dalam proses pendidikan untuk di seluruh bangsa.

Pertama, memahami pancasila dan nilai kebangsaan yang terkandung harus diinduktifkan.

"Dulu masalah pemahaman mengatakan bahwa Pancasila itu jangan didoktrinkan, padahal itu adalah doktrin kehidupan bangsa dan negara. Bagaimana mungkin itu menjadi bagian dari kehidupan kita misalnya jika tidak dipakai doktrin," ujar Mayjen TNI Dr Rido.

Baca juga: Tradisi Naik Pangkat di Hari Kesaktian Pancasila, Prajurit Kodim 1407/Bone Belanja di Pasar Rakyat

Kedua, Pancasila dinilai harus dipahami dan dihayati. Mayjen TNI Dr Rido menilai perlu pendekatan afektif.

Langkah ketiga yakni psikomotorik, dengan pembiasaan aksi nyata mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Lemhanas RI punya pendekatan khas dengan dua lensa strategis. Mulai dari pembekalan pengetahuan geopolitik dan geostrategi.

Kemudian membangun kesadaran integritas pribadi dan institusi sebagai bagian ketahanan nasional.

Dalam trilogi aksi internalisasi Pancasila di lingkungan kerja ASN, Lemhanas RI berangkat dari integritas pribadi.

"Kita harus fokus netralitas di dalam politik dan keberanian. Kalau kita bicara Pancasila, sesungguhnya kita bicara negara," kata Mayjen TNI Dr Rido

Selanjutnya dalam tataran pengambilan keputusan kebijakan publik, maka fokusnya pada sila ke-4 dan ke-5.

"Karena pada kenyataannya kehidupan ini yang dirasakan oleh masyarakat adalah bagaimana kebijakan seorang pemimpin," lanjutnya.

Di tahap tata Kelola, wujud aksi focus pada pelaksanaan sila ke-2 dan ke-5.

Aksinya bisa dalam penerapan akuntabilitas,transparansi dan bebas KKN.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Hamdan Hamedan menekankan peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Dirinya menilai setiap warga negara hendaknya menempatkan Pancasila sebagai pengingat mencegah perpecahan.

"Ketika bangsa menemui jalan buntu, Pancasila jadi Kompas moral dan rasional yang menuntut kita pulang. Dari perbedaan menuju kesepahaman," jelas Hamdan Hamedan.

Hamdan melihat sering terjadi polarisasi semu, dengan potensi perbedaan tafsir nilai hingga kepentingan pribadi.

Padahal dalam kehidupan bernegara, Pancasila hingga UUD 1945 telah menafsirkan persatuan negara.

Forum inipun jadi ruang merefleksi peran Pancasila sebagai landasan dalam bernegara.(*)