Supratman Soal Usulan Relokasi Gedung DRPD: Tidak Ada Masalah Buat Kami jika Dipindahkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Opsi relokasi gedung DPRD Sulsel dan Kota Makassar mencuat pasca pembakaran gedung 29 Agustus lalu. 

Pengamat Tata Wilayah Perkotaan Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Nur Syam mengusul, lokasi gedung DPRD harus ditinjau kembali. 

Pasalnya, Jl Urip Sumoharjo dan Jl Ap Pettarani sudah sangat padat, mobilitas masyarakat sangat tinggi di titik tersebut. 

Kecamatan Biringkanaya menurutnya memungkinkan untuk merelokasi gedung wakil rakyat. 

Ketua DPRD Makassar Supratman menyampaikan, legislator Makassar bersedia ditempatkan di mana pun. 

Harapannya, legislatif bisa memiliki ruang dan tempat bekerja yang tetap agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal. 

"Kami apa saja yang diinginkan pemerintah pusat ikut saja, kalau misalnya kita diminta dipindahkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah buat kami. Dimanapun lokasinya yang penting bisa terbangun kembali rumah rakyat," kata Supratman. 

Saat ini, agenda kedewaan masih dilakukan secara online. 

Misalnya rapat-rapat pembahasan regulasi maupun kebijakan lainnya.

Untuk urusan administrasi, staf atau pegawai sekretariat DPRD Makassar tetap bekerja. 

Mereka memanfaatkan rumah jabatan Ketua DPRD di Jl Hertasning hingga lapangan Tenis DPRD. 

Meski terbatas, seluruh kegiatan kesekretariatan harus tetap jalan. 

Saat ini, sekretariat DPRD sedang menyiapkan tempat berkantor sementara di Perumnas yang berlokasi di Jl Hertasning. 

Tempat tersebut sedang dibenahi agar layak dan aman dimanfaatkan. 

Ada dua aula yang bisa digunakan di tempat tersebut kata Supratman. 

Hanya saja, kapasitasnya terbatas. Kedepan, agenda Rapat Paripurna tetap dilakukan hybrid, yakni secara langsung (offline) dan dalam jaringan (online). 

"Kalau rapat paripurna paling yang hadir anggota dewan, TAPD, SKPD nanti ikut online," ujarnya. 

Belum lama ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melihat langsung kondisi Gedung DPRD. 

Saat itu kata legislator NasDem Makassar ini, kementerian akan bertanggung jawab terhadap pemulihan gedung DPRD. 

Untuk rehabilitasi gedung baru akan dilakukan tahun ini, target selesai Desember 2025.

Sementara gedung lama atau gedung utama butuh perlakuan khusus. 

Ditjen menganggap kerusakan gedung utama sangat parah, sehingga butuh rekonstruksi atau pembangunan ulang. 

Gedung tersebut harus dirobohkan karena struktur bantuannya sudah tak layak. 

"Kami sangat berterimakasih dengan kehadiran Dirjen PU, ini perhatian pemerintah pusat terkait dengan kejadian di Makassar," katanya. 

Ulasan Pengamat Tata Wilayah Perkotaan

Pengamat Tata Wilayah Perkotaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Nur Syam menjelaskan perlu adanya peninjauan kembali aspek tata ruang.

Catatan sejarah, ruas Jl AP Pettarani dan Jl Urip Sumoharjo telah bertahun-tahun jadi titik padat kendaraan. 

Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat padat menyasar ruas penting di Kota Makassar ini.

Disisi lain, ruas jalan AP Pettarani - Urip Sumoharjo menjadi panggung aksi demonstrasi.

Dihadapa gedung perwakilan rakyat, aksi demonstrasi selalu berkobar.

"Kita tau pada saat terjadinya demo, kondisi kota mnjadi lumpuh karena dua kantor ini di jalur strategis dan jalan utama di Makassar," ujar Nur Syam saat dihubungi Tribun-Timur.com, pada Rabu (10/9/2025).

Gedung DPRD Sulsel berada tepat di persimpangan arah jalan tol.

Aktivitas perekonomian pun banyak terdistribusi melalui jalan tol.

"(DPRD Makassar) Ada di Pettarani,jalan Utama makassar dengan memiliki intensitas pergerakan besar dan menentukan hidup matinya aktivitas di Makassar," sambungnya.

Nur Syam mengaku kedua gedung ini secara fisik dipantau harus dilakukan rekonstruksi.

Dengan begitu, opsi relokasi disebutnya terbuka.

Sebab rekonstruksi memungkinkan anggaran dibutuhkan bisa setara jika dilakukan relokasi.

"Dengan pertimbangan tata ruang dan potensi kejadian serupa, ada baiknya kedua gedung dipindahkan.  Kan rekonstruksi bisa dikatakan mulai dari 0, yang membedakan hanya lahan," ujar Dosen UIN Alauddin ini.

Persoalannya kini menemukan lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Penyediaan lahan aset milik daerah pun harus ditinjau secara matang.

Paling memungkinkan sebutnya di Kecamatan Biringkanaya.

"Peluang besar kita tempatkan di Kecamatan Biringkanaya.Entah itu di Sudiang atau untia. bergabung rencana GOR, di Untia itu ada pusat kegiatan PIP. Kalau melihat ketersediaan lahan kosong, masih ada," jelasnya.

Lokasi baru nantinya tetap harus mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas.

Kantor di Biringkanaya pun dinilai cukup representatif bila dipandang dari aksesibilitas.

Sebab ada tol menghubungkan langsung ke dalam kota.

"Akses menuju kesitu kan dihubungkan tol jadi bisalah aksesibilitasnya lancar," tegasnya.

Sementara terkait monumen mengenang kejadian tersebut, Nur Syam mengaku tak perlu dibuatkan khusus. Apalagi pada gedung yang saat ini sudah dibakar.

"Cukuplah ada museum Makassar bisa diinformasikan disana," tutupnya. (*)