BKD Bakal Verifikasi Daftar Pegawai Tak Terdata di BKN, Bagaimana Nasib Nakes?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aksi demonstrasi Tenaga Kesehatan (Nakes) menuntut kejelasan status pegawai direspon Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Erwin Sodding meminta para nakes mencatat daftar nama pegawai yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Akibat tidak terdata di BKN, ratusan nakes ini tidak terangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu.

Nasib para pegawai ini diujung tanduk.

Sebab pegawai hanya bisa berstatus PPPK dan PNS.

Artinya mereka diberhentikan di sejumlah puskesmas maupun rumah sakit.

"Memang kami belum pegang data Yang bisa menjadi validasinya Kami untuk memastikan apakah mereka memang bersyarat atau tidak," kata Erwin Sodding saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (18/9/2025) sore.

Erwin menjelaskan, persolan Nakes di daerah sebenarnya menjadi tanggunjawab pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun, Erwin mengaku memfasilitasi pertemuan para nakes dengan kepala daerah terkait.

Aliansi nakes ini diketahui berasal dari Takalar, Gowa, Pangkep, Makassar dan Bulukumba.

Erwin juga berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Tugas kami sebagai Wakil pemerintah pusat tentu saja Harapannya bisa mengakomodir dalam artian paling tidak kami bisa menyampaikan aspirasi mereka sampai dengan pemerintah pusat," kata Erwin.

Kebijakan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu merupakan kendali pemerintah pusat.

Langkahnya saat ini memverifikasi nama-nama yang terdata dari aliansi nakes.

"Walaupun misalnya betul-betul terdata, entah nanti Ada lagi PPPK, Dengan penamaan lain atau tidak, Itulah yang kemudian kita belum tahu bagaimana arahnya. Tapi harapannya bukan hanya  asal menyampaikan aspirasi tapi betul-betul mereka bersyarat," jelasnya.