Bupati Bulukumba Bakal Kaji Tunjangan DPRD, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA – Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Andi Muchtar Ali Yusuf menyatakan akan mengkaji tunjangan anggota DPRD menyusul arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito sebelumnya menyampaikan kepala daerah bersama DPRD dapat mengevaluasi tunjangan anggota dewan di daerah masing-masing.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah dan DPRD berkomunikasi untuk membahas evaluasi tersebut.

Menanggapi hal itu, Andi Muchtar Ali Yusuf menilai perlu ada kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

“Dalam menerapkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sepertinya sudah perlu ada kebijakan pembatasan kunjungan konsultasi ke pemerintah pusat,” ujar Andi Muchtar melalui Humas Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah, Kamis (11/9/2025).

Ia menambahkan, saat ini kementerian tidak lagi memberi ruang konsultasi langsung, melainkan hanya melalui Zoom atau pertemuan virtual.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, menyatakan setuju dengan rencana evaluasi tersebut.

“Saya setuju dengan memperhatikan kondisi saat ini,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Namun, Syahruni menekankan evaluasi tunjangan harus berpedoman pada regulasi pemerintah pusat.

“Perlu ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tentang tunjangan karena daerah tetap mengacu pada regulasi pusat,” katanya.

Sebelumnya, aksi demonstrasi mahasiswa di DPRD Bulukumba pada 1 September 2025 juga menyoroti isu tunjangan.

Massa menuntut pemangkasan tunjangan anggota DPR, perampasan aset koruptor, hingga pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak Ketua DPRD Bulukumba, Umy Nasyiatun Khadijah, menandatangani tuntutan mereka.(*)