Mengapa Syarat Calon Ketua RT di Makassar Minimal Lulusan SMP? Penjelasan Resmi BPM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan sejumlah syarat ketat bagi warga yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebagai upaya meningkatkan kualitas kelembagaan masyarakat di tingkat paling bawah.

Salah satu syarat paling menonjol adalah kewajiban calon Ketua RT atau RW untuk memiliki ijazah pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.

Syarat ini menandakan komitmen Pemkot dalam memastikan bahwa setiap tokoh masyarakat yang dipilih memiliki kapasitas dasar yang memadai dalam memahami dan menjalankan tugas administrasi serta pelayanan publik.

"Persyaratan ini dirancang bukan untuk mempersulit, tapi untuk menjamin bahwa calon yang terpilih benar-benar mampu dan layak memimpin lingkungannya," ujar Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Andi Anshar, Senin (9/9/2025)

Lebih lanjut, Anshar menyampaikan Wali Kota Makassar telah menginstruksikan agar pelaksanaan Pemilu Ketua RT/RW tidak lagi mengalami penundaan. 

Hal ini penting guna mengaktifkan kembali struktur pemerintahan masyarakat di tingkat paling dasar, setelah beberapa waktu mengalami kekosongan kepemimpinan.

"Arahan Pak Wali jelas, pemilu ini harus segera terlaksana agar struktur kelembagaan masyarakat di tingkat paling bawah kembali aktif dan berfungsi optimal,” tegas Anshar.

Teknis pelaksanaan pemilihan juga telah diatur secara rinci.

Warga akan memilih langsung Ketua RT melalui sistem satu kepala keluarga (KK) satu suara. 

Setelah seluruh Ketua RT terpilih, mereka kemudian akan bermusyawarah untuk memilih Ketua RW dari antara mereka sendiri.

“Yang difasilitasi langsung oleh pemerintah hanya pemilihan Ketua RT. Untuk Ketua RW, itu ranah para Ketua RT untuk memilih secara internal,” jelas Anshar.

Dalam Bab V Perwali Nomor 19 Tahun 2025, tercantum secara lengkap persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Ketua RT maupun RW.

“Kita ingin RT dan RW menjadi ujung tombak pemerintahan yang efektif, bukan sekadar simbol administratif. Karena itu, kualitas calon pemimpin sangat krusial,” pungkas Anshar.

Pemilu RT/RW di Makassar bukan sekadar proses seremonial. Ini adalah titik awal dari sistem pemerintahan yang berakar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dimulai dari lingkungan terkecil. 

Maka dari itu, partisipasi aktif warga, serta pemenuhan syarat oleh para calon, menjadi kunci keberhasilan demokrasi lokal ini.

Berikut ini poin-poin utamanya:

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945

Berbakti kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

Memiliki integritas, loyalitas, dan moralitas terhadap pemerintah dan masyarakat

Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun

Sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Berdomisili tetap di wilayah tempat mencalonkan diri

Pendidikan minimal SMP atau sederajat

Bersedia melaksanakan visi-misi Pemerintah Daerah

Siap mendukung segala program dan kebijakan pemerintah

Berperilaku baik dan tidak sedang tersangkut masalah hukum

Jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjadi panutan masyarakat

Tidak merangkap jabatan sebagai ketua/sekretaris/bendahara LPM Kelurahan

Bukan pengurus partai politik

Siap menjalin koordinasi dengan pemerintah dan pihak lain

Tidak menjabat sebagai penjabat sementara Ketua RT atau RW

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Lingkungan Warga

Dengan persyaratan yang cukup komprehensif ini, Pemkot Makassar berharap pelaksanaan demokrasi di tingkat RT/RW dapat menghasilkan figur-figur pemimpin lokal yang kompeten, kredibel, dan mampu menjadi penggerak utama pembangunan serta pelayanan masyarakat.(*)