Driver Ojol Geruduk Kantor Gubernur Sulsel Protes Ojek Motor dan Bajaj Digabung

Laporan wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Ratusan driver Ojek Online (Ojol) kembali unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar pada Senin (8/9/2025) siang.

Driver ojol ini datang dengan sejumlah tuntutan.

Mulai dari kesejahteraan driver ojol hingga menuntut respon pemerintah terhadap tuntutan 17+8.

Aksi driver ojol menutup satu jalur ruas Jl Urip Sumoharjo.

Aksi dilakukan tepat di pintu masuk Kantor Gubernur Sulsel.

Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Mukhtar Guntur meminta pemerintah turun tangan terkait kesejahteraan driver.

Utamanya menyusun regulasi terhadap orderan antara driver ojol dan bajaj di Makassar.

"Terpenting bagaimana persoalan mengenai order dan semacamnya berlaku adil dari pihak ojol," jelas Mukhtar.

Baca juga: Polisi Buru Pengeroyok Dandi Driver Ojol Meninggal saat Demo Rusuh di Makassar

Mukhtar menyampaikan penggabungan aplikasi ojol sepeda motor dan bajaj membuat orderan terbagi.

Bahkan berdampak pada orderan sepeda motor yang menurun.

"Ada yang penggabungan Maxride, kemudian digabungkan dan membuat driver tidak bisa mendapat upah seperti biasa didapat," jelasnya.

Selain itu, persoalan nasional turut dibahas Mukhtar dalam tuntutannya.

Driver ojol ini meminta pemerintah cepat  merespon tuntutan masyarakat beberapa waktu lalu.

"Misalnya UU perampasan aset, ketenagakerjaan, pajak terpenting reformasi polri dan TNI balik ke barak," ujar Mukhtar.

Sampai saat ini tiga tuntutan sudah diwujudkan pemerintah.

Di antaranya DPR telah sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan.

Penghentian tunjangan perumahan berlaku sejak akhir Agustus 2025.

Kemudian tuntutan transparansi anggaran DPR juga dipenuhi.

Pimpinan DPR sudah membuka rincian take home pay DPR.

Terpantau tunjangan rumah sudah dihapuskan.

Sementara biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif  dan biaya tunjangan transportasi juga dipangkas.

Tuntutan pemeriksaan bagi anggota dewan yang dinonaktifkan partai akibat pernyataan kontroversial dipenuhi.

DPR telah meminta Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) turun tangan. 

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo menyampaikan aspirasi driver ini telah diserap pemerintah.

Ke depan dirinya akan menjalin koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Kami akan mendalami segera dan berkomunikasi dengan kementerian. Aspirasi ini dari masyarakat. Kami harus dengarkan itu semua," ujar Andi Erwin Terwo.

Pemprov Sulsel sendiri disebutnya akan mendalami tuntutan masyarakat.

Dirinya menjadwalkan pekan depan pertemuan kembali dengan massa aksi.

"Ada nanti pertemuan hari senin, nanti kita tindak lanjuti persuratan aspirasi," katanya.

Kini massa aksi sudah mulai meninggalkan Kantor Gubernur Sulsel.(*)