Prof Muin Fahmal : Negara Kita Salah Urus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - "Negara kita salah urus" Kata Guru Besar Universitas Muslim Indonesia Prof Muin Fahmal alam diskusi Forum Dosen di Kantor Redaksi Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Kota Makassar, Sulsel, Rabu (3/9/2025).

Kisruh aksi demonstrasi di Makassar jadi perhatian serius Prof Muin Fahmal.

Pasalnya dirinya melihat permasalahan di Indonesia begitu kompleks.

Pemerintah disebutnya harus dekat dengan masyarakat, caranya mendekat pada masalah yang terjadi.

"Ada mengatakan tidak ada negara miskin, tidak ada negara ketinggalan. Yang ketinggalan itu salah urus. Sekarang kita sepakat, negara kita salah urus.

Dekati masalah itu dari masalah," kata Prof Muin Fahmal.

Permasalahan utama terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Prof Muin Fahmal melihat hukum telah dipermainkan kekuasaan.

Pada akhirnya hukum tunduk pada penguasa, bukan sebaliknya.

Tidak hanya itu, persoalan lain datang dari politik.

Kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memicu kemarahan publik.

Ditambah respon komunikasi politik anggota dewan yang dinilai justru jauh dari kata bijak.

Bahkan terkesan mengolok-olok hingga menentang masyarakat.

Kompleksitas masalah di Indonesia memantik kemarahan publik hingga hilangnya kepercayaan.

"Masalah ini sebabkan salah urus. Kalau masalah Ekonomi, perbaiki ekonomi. Hukum, perbaiki hukum. Politik, perbaiki politik. Karena bermasalah semua, teori hukum mengatakan 60 persen hidup suatu negara tergantung konsistensi hukumnya," jelas Prof Muin Fahmal.

"Hukum kita terakhir diobok-obok. Saya simpulkan, kalau mau baik maka harus sistem politik diperbaiki sehingga lahir politisi yang negarawan," lanjutnya.

Ditengah kisruh ini, pemerintah harus gesit melihat akar masalah di masyarakat.

Pimpinan Umum Tribun-Timur, Andi Suruji melihat ketidakadilan sangat meresahkan dan membuat masyarakat murka.

Persoalan dimulai dari awal tahun, saat efisiensi mulai diterapkan.

Pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah secara besar-besaran.

Imbasnya, lagi-lagi ketidakadilan dirasakan masyarakat.

Titiknya saat pemerintah daerah memeras pajak terlalu tinggi, melampaui kemampuan masyarakat.

"Begitu awal tahun langsung Keppres Efisiensi tidak ada uang mengalir ke daerah. Semua kontraktor berteriak. Persoalan menggelinding semua sasaran berujung pada rakyat," jelas Andi Suruji dalam Dialog Forum Dosen tentang pemulihan bangsa di Kantor Tribun-Timur.com, Jl Opu Dg Risadju pada Rabu (3/9/2025).

"PBB naik berlipat-lipat sampai ada seribu persen. Dua hal sensitif dijaga pak Jusuf Kalla itu, terkait sangat sensitif rakyat harga beras dan BBM," lanjutnya.

Persoalan kemudian berlanjut, saat masyarakat resah dengan anomali pemerintah.

Ketika Menteri Pertanian mengumumkan sejarah baru stok beras tertinggi.

Bahkan mencapai 4 juta ton lebih, lalu mengklaim sukses melaksanakan swasembada pangan.

"Tapi kenapa harga di pasar naik? logikanya guyur pasar supaya harga tidak naik. Malah diisukan ada oplos," jelasnya.

Dulu disebutnya mudah mendapatkan beras. Pedagang, distributor hingga penggilingan memiliki stok beras.

Namun kini tiba-tiba hilang ditengah kabar stok beras melimpah.

"Sekarang (pengusaha) tidak mau produksi padi karena takut dianggap oplos, langsung pidana. Tertahan lagi disitu. Itukan hal menjengkelkan rakyat, bahwa ada memicu persoalan ini, ada punya kepentingan buat kisruh negara ini," lanjutnya.

Dibalik masalah ini, ada kepentingan-kepentingan yang disinyalir bermain.

Andi Suruji menyuarakan adanya reformasi dalam perjalanan politik dalam negeri.

Pasalnya, masyarakat sudah sangat merasakan ketidakadilan

"Reformasi UU Politik, UU Pemilu, supremasi hukum ditegakkan. Persoalannya, ada dua bikin konflik. Konflik terjadi kalau rakyat merasa tidak adil. Konflik pemerintah dengan rakyat, antara suku, agama dll. Rakyat sangat merasakan ketidakadilan," tegasnya.

Forum Dosen kali membahas kondisi bangsa yang tengah menghadapi dinamika sosial dan politik.

Narasumber yang hadir dalam dialog tersebut, mulai dari Prof Arismunandar, Prof Muin Fahmal, Prof Hamid Paddu dan Prof Amran Razak.

Terlihat juga, Prof Qashim Mathar, Prof A Pangerang Moenta, Prof Tahir Kasnawi, Prof Mustari Mustafa, Dr Hasrullah dan Imran  Hanafi.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz