Nasib APBD Sulsel Usai DPRD Dibakar, Dewan Belum Dapat Kantor Sementara

Sementara gedung utama bagian depan, tetap ruang milik Dishub Sulsel.

Opsi kedua diantara tiga kantor dinas dalam satu kawasan di Jl AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang.

Ketiganya yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, lalu Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Kemudian satu lainnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam kawasan tersebut dinilai sudah siap digunakan DPRD Sulsel untuk berkantor.

Lokasinya cukup strategis ditengah kota Makassar. Aksesnya pun cukup dekat ke Kantor Gubernur Sulsel.

Opsi ketiga Kantor milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kampus 2 terletak di Jl Opu Dg Risadju no 233, Kecamatan Mamajang.

Kantor BPSDM ini dinilai sudah siap digunakan. Letaknya tak jauh dari Kantor BPN Sulsel.

Sementara itu, ruang rapat paripurna sendiri bisa dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulsel.

Ada dua ruangan memadai, yakni Ruang Pola dibagian belakang Kantor Gubernur Sulsel.

Selain itu Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) lantai 2 gedung utama Kantor Gubernur Sulsel

"Kalau rapat paripurna yg harus dihadiri secara langsung maka dimungkinan menggunakan ruang Pola atau ruang rapat pimpinan di kantor gubernr," jelas Jufri.

"Jadi secara umum tugas-tugas konstitusional anggota DPRD tetap bisa terlaksana sambil menunggu pembangunan kembali fasilitas kantor dprd yang terbakar karena demo kemarin," sambungnya.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal alias Cicu, sudah memastikan pemanfaatan Ruang Pola sebagai lokasi sidang paripurna

“Mulai Senin, 8 September 2025, sebanyak 84 anggota DPRD Sulsel akan menggelar rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025 di Ruang Pola,” kata Cicu, Selasa (2/9/2025).