Pangdam XIV Hasanuddin Muncul di Tengah Demo Mahasiswa Makassar, Hanya 10 Menit di Lokasi

Aksi mahasiswa menyoroti rencana kenaikan tunjangan DPR RI.

Kemudian, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, tolak revisi UU Penyiaran.

Proyek strategis nasional turut ditentang massa karena dianggap tidak pro-rakyat.

Massa membakar ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan “Reformasi Birokrasi Total” dan “Tolak Kenaikan Pajak”.

Menteri Sosial (Mensos) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UNM), Tamrin, melontarkan kritiknya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) itu mengkritik keberadaan aparat keamanan yang dinilainya telah keluar dari fungsinya.

“Di tengah penderitaan rakyat, penguasa memperkuat militerisme, mempersempit ruang demokrasi, dan menebar fitnah untuk mencegah perlawanan rakyat," kata Tamrin. 

"Kita tidak bisa berdiam diri lagi, kedaulatan rakyat bukan hadiah yang datang dari langit, melainkan hak yang harus direbut bersama,” tambah Tamrin dalam orasinya.

Ia menyebutkan, tindakan aparat yang diturunkan di lapangan justru memperlihatkan wajah negara yang otoriter. 

Bagi dia, demokrasi saat ini bukan lagi ruang sehat, melainkan hanya “sobekan” yang tak lagi memiliki makna sejati.

“Kekerasan negara yang dipertontonkan hari ini adalah bukti nyata bahwa mereka lebih takut suara kebenaran daripada suara kesengsaraan rakyat,” lanjutnya.

Tamrin juga menilai aparat keamanan bukan lagi menjadi pelindung masyarakat.

Namun melainkan berubah menjadi alat kepentingan bagi oligarki. 

“Mereka merusak, memprovokasi, dan menebar ketakutan. Sementara rakyat terus dituduh merusuh di tanah air,” ujarnya.

Di hadapan ratusan massa aksi, Tamrin menyerukan agar perlawanan rakyat tidak pernah berhenti.