Kelompok Anarko Makassar Bakal Ditembak Gas Air Mata hingga Peluru Karet

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana berkomitmen mengawal aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Namun, jika demonstrasi mengarah ke anarkis, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Gelombang demonstrasi kabarnya masih akan berlangsung di Kota Makassar.

Arya menegaskan pihaknya akan menjalankan keputusan presiden yang memerintahkan untuk menindak tegas perusuh yang membuat kacau di Kota Makassar.

Ia berkomitmen akan mengawal aksi mahasiswa dan OKP.

Namun, aksi mengarah ke anarkis, pihaknya akan memberitahu dan mengingatkan agar keluar dari mahasiswa.

“Seluruh mahasiswa dan Ormas keluar barisan karena tindakan sudah anarkis. Kami akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya saat diskusi dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP) dan kelompok suporter di Dee Kopi Sawerigading, Jl Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (31/8/2025) malam.

Menurut dia, perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah sangat jelas.

Tindakan tegas akan diambil jika unjuk rasa melanggar hukum dan melawan pemerintah dalam bentuk anarkisme.

“Akan kita tindak tegas mulai dari semprotan gas air mata, peluru karet hingga peluru tajam. Kita akan lakukan terhadap pelaku kejahatan anarkis,” tegasnya.

Arya masih akan memaklumi selama mahasiswa aksi dengan memakai almamater, Ormas menyuarakan pendapat dengan bakar ban dan tutup jalan.

Akan tetapi,  kalau sudah melempar bom molotov, melempar batu, menjarah tak bisa ditolerir.

“Ini bukan lagi masyarakat, ini penjahat dan saya janji, saya akan tegas,  Kita cari dan tindak tegas secepatnya,”sebutnya.

Angkat Bicara Polisi Tak Kawal Demo 

Arya Perdana angkat bicara terkait tak terlihatnya anggota polisi saat demonstrasi rusuh di Kota Makassar, pada Jumat (29/8/2025) malam.

Ia mengaku waktu itu ada situasi tak terbendung dan tidak tertangani oleh polisi.

Pasalnya, jumlah personel saat itu hanya 200. Sedangkan massa aksi lebih banyak.

Hanya 200 personel diturunkan, rinciannya 100 personel di bawah Fly Over Jl Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Showroom Toyota, 100 personel lain di DPRD Provinsi Sulsel.

Arya melanjutkan, ketika massa datang ke DPRD Sulsel, anggota kepolisian tak dilengkapi senjata, sehingga hanya menggunakan tameng.

Hal ini bentuk komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tak menyakiti pengunjuk rasa.

Namun, situasi meningkat. Pihaknya tak ingin ada korban berikutnya. Personel polisi pun ditarik dari DPRD Sulsel untuk gabung ke Flyover Pos Lantas.

Itu pun, ungkap dia, polisi sudah dilempari batu dan bom molotov. Makanya, seluruh personel dikumpulkan di Showroom Toyota.

Ketika mendengar kabar di DPRD Kota Makassar ada massa aksi, tapi pihaknya tak bisa berangkat ke sana  karena massa mencegat polisi.

“Jadi targetnya sudah polisi. Jadi awal memang targetnya masalah PBB, masalah anggota DPR di Jakarta, tapi hari itu targetnya polisi,” tuturnya.

Perwira berpangkat tiga balok ini menambahkan, sweeping juga dilakukan mahasiswa di jalan. Ada kelompok-kelompok mencari polisi untuk diturunkan dan dikeroyok.

“Sehingga kami tidak bisa mengambil risiko itu, karena itu kami minta bantuan dari TNI,: lanjutnya.

Namun, waktu TNI dalam perjalanan kembali dihalangi kelompok-kelompok massa di depan Universitas Muslim Indonesia, Jl Urip Sumoharjo, depan Universitas Negeri Makassar, Jl AP Pettarani dan beberapa titik lain.

“Jadi tidak masuk karena dihalangi kelompok massa,” ungkapnya.

Arya pun menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya empat orang di Kantor DPRD Sulsel.

Pada pertemuan ini hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPRD Makassar Supratman, Dandim 1408/Letkol Inf Frangki Susanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Nauli Rahim Siregar.

Turut hadir Asisten II Kota Makassar Zainal Ibrahim dan Kasatpol PP Kota Makassar Hasanuddin.

Ada pula OKP bidang keagaman, kekaryaan dan kemahasiswaan, Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia (PNSSI) Sulsel, Bonek Fort Rotterdam, Viking Sulsel dan K-Conk.

Maklumi Sementara

Aksi demonstrasi berujung anarkis di Kota Makassar Jumat kemarin tanpa pengawalan polisi.

Hanya tentara diturunkan menjaga objek vital pemerintah.

Rahmat Muhammad memaklumi sementara ketidakhadiran polisi mengawal aksi.

Alasannya, beredar isu antipati kepada Korp Bhayangkara tersebut.

Khawatirnya, jangan sampai polisi turun ke lapangan, tapi masyarakat tidak menerima dan menimbulkan masalah baru.

Ia mengatakan, kebijakan pimpinan Polri sudah tepat tak menurunkan anggotanya. Kemudian pengamanan dibantu oleh tentara.

“Jauh lebih besar resikonya dalam keadaan seperti kemarin itu kalau ada polisi. Pelampiasan masyarakat bisa ke polisi,” katanya,

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unhas ini melihat polisi sebenarnya juga menjadi korban.

Dalam artian, mereka punya tugas mengawal aksi. Dilematisnya kalau turun di lapangan disalahkan, ditarik juga dipermasalahkan.

“Orang tidak banyak tahu kalau langkah-langkah itu upaya meminimalisir masalah,” pungkasnya. (*)