34 Anggota DPRD Luwu Bimtek di Makassar, Anggaran Ratusan Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Anggota DPRD Luwu, Sulawesi Selatan, ramai-ramai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di hotel bintang lima, Hotel Aryaduta Makassar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai Sabtu hingga Selasa (11-14/4/2026).

Sebanyak 34 orang, terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Luwu, mengikuti kegiatan tersebut.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Abdul Maruf, menjelaskan Bimtek diselenggarakan bekerja sama dengan LP2M Universitas Islam Makassar.

Menurutnya, kerja sama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

“Sekretariat DPRD hanya memfasilitasi keikutsertaan pimpinan dan anggota. Sementara penyelenggaraan kegiatan seperti tempat, materi, dan narasumber disiapkan oleh lembaga mitra,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

Maruf menambahkan, kegiatan Bimtek merupakan kewajiban bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menerima materi dari sejumlah lembaga, di antaranya BPSDM, BPK, dan KPK.

Ia juga mengungkapkan, setiap peserta membayar kontribusi sebesar Rp6,5 juta sesuai undangan dari penyelenggara.

Dengan total 34 peserta, anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp221 juta.

Ketua LP2M Universitas Islam Makassar, Suardi Bakri, mengapresiasi kepercayaan DPRD Luwu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menegaskan Bimtek telah mengantongi rekomendasi dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari BPK RI Perwakilan Sulsel, BPSDM Sulsel, KPK, hingga praktisi komunikasi publik.

Sementara itu, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan.

Di Tengah Gencarnya Efisiensi Anggaran

Kegiatan Bimtek ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat.

Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan besar-besaran dalam pengelolaan anggaran negara.

Dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Presiden menyebut pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya.

Dana tersebut dialihkan untuk program produktif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden juga menegaskan penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga seminar dan kajian berlebihan.

“Kita sudah tahu masalahnya. Tidak perlu terlalu banyak analisa,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menutup kebocoran anggaran serta memberantas korupsi di seluruh lini pemerintahan.

“Tidak ada kompromi. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia,” ujarnya.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana