Aliran KUR Luwu Timur Tembus Rp620 Miliar, BRI Tertinggi Capai Rp405,80 Miliar

Ringkasan Berita:

• Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sepanjang 2025 mencapai lebih dari Rp620 miliar melalui BRI, BPD Sulselbar, dan BNI. 
• BRI menjadi penyalur terbesar dengan dominasi KUR mikro.
• Pemkab Luwu Timur menegaskan pengawasan diperketat agar dana KUR digunakan sesuai peruntukan usaha.
• Jumlah pendamping UMKM ditambah dari satu menjadi empat orang untuk memastikan penggunaan dana tepat guna dan tidak melenceng ke konsumsi, termasuk judi online.

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terus mengalir deras.

Tahun 2025, total nilai akad KUR yang disalurkan melalui tiga bank penyalur utama menembus lebih dari Rp620 miliar.

Tiga bank itu adalah BRI, BPD Sulselbar, dan BNI.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan satu pengawasan harus diperketat.

Pengawasan dilakukan agar KUR benar-benar mendorong UMKM naik kelas, bukan justru melenceng ke konsumsi.

Data Dinas Koperasi, Perdagangan, UKM, dan Perindustrian (Koperindag) Luwu Timur mencatat, BRI menjadi penyalur KUR terbesar.

Pada segmen mikro, BRI menyalurkan KUR kepada 9.689 debitur dengan nilai akad Rp506,21 miliar dan outstanding Rp405,80 miliar.

Sementara di segmen kecil, BRI membiayai 255 debitur dengan nilai akad Rp80,56 miliar dan outstanding Rp69,81 miliar.

BPD Sulselbar menyalurkan KUR mikro kepada 33 debitur senilai Rp2,21 miliar, dengan outstanding Rp1,80 miliar.

Pada segmen kecil, BPD Sulselbar mencatat 51 debitur dengan nilai akad Rp16,32 miliar dan outstanding Rp14,76 miliar.

Adapun BNI menyalurkan KUR mikro kepada 10 debitur dengan nilai akad Rp670 juta dan outstanding Rp610,88 juta. 

Untuk KUR kecil, BNI membiayai 55 debitur dengan nilai akad Rp15,64 miliar dan outstanding Rp14,06 miliar.

Kepala Dinas Koperindag Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengatakan besarnya penyaluran KUR harus dibarengi pengawasan ketat di lapangan.

Tahun ini, pemerintah daerah bahkan menambah jumlah pendamping UMKM.

“Pengawasan kami lakukan dengan rutin turun langsung mengunjungi pelaku UMKM. Khusus tahun ini, pendamping kita bertambah dari satu menjadi empat orang,” ujar Senfry, kepada Tribun-Timur.com, Senin (12/1/2026) sekitar pukul 15.47 Wita sore.

Menurut dia, tim pendamping akan  memanfaatkan momen kunjungan ke pelaku UMKM tersebut untuk memastikan dana KUR digunakan sesuai proposal usaha yang diajukan.

“Di sela-sela kunjungan, tentu kita kontrol dan pastikan KUR yang mereka dapatkan benar-benar sesuai kebutuhannya. Jangan sampai dipakai untuk konsumsi,” ungkapnya.

Pengawasan ini, lanjut Senfry, juga menjadi krusial di tengah maraknya judi online alias judol

Judol menyasar berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali pelaku usaha kecil.

“Kalau tidak dikontrol, ini bahaya. Kita khawatirnya justru mengarah ke judi online,” ujarnya.

Selain pengawasan dari pemerintah daerah, perbankan penyalur KUR juga memiliki pendamping masing-masing.

Kata Senfry, tantangannya kini adalah memperkuat koordinasi antara dinas dan pihak bank agar pengawasan berjalan seiring.

“Teman-teman perbankan juga punya pendamping. Tinggal kita mantapkan lagi koordinasinya. Idealnya mungkin tiga bulan sekali kita lakukan kontrol bersama,” bebernya.

Ia menegaskan, tujuan akhir penyaluran KUR bukan sekadar terserapnya anggaran, melainkan mendorong UMKM naik kelas. 

Karena itu, aspek peningkatan kualitas usaha juga menjadi perhatian dalam pendampingan.

“Kita tidak hanya lihat soal pembiayaan, tapi juga bagaimana UMKM bisa naik kelas. Misalnya dari sisi produksi, pengemasan, sampai kelengkapan seperti label halal,” ujarnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih didominasi segmen mikro.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mencatat, hingga 31 Desember 2025, KUR Mikro mencapai Rp13,18 triliun.

Angka itu setara 78,28 persen dari total penyaluran KUR, dengan jumlah debitur 262.941 orang.

Sementara KUR Kecil tercatat sebesar Rp3,339 triliun.

Penyaluran KUR Supply Rumah mencapai Rp210 miliar dan Demand Rumah Rp53 miliar.

Adapun KUR Khusus tercatat Rp37 miliar, KUR Super Mikro Rp16 miliar, dan KUR TKI Rp2 miliar.

Pengamat Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr Andi M Nur Bau Massepe, menilai dominasi KUR Mikro perlu diimbangi perhatian lebih pada pengembangan industri menengah.

Menurutnya, kebijakan pembiayaan yang terlalu terfokus pada usaha mikro berpotensi menghambat penguatan struktur industri nasional.

Ia menyebut industri menengah, seperti sektor pertanian, tekstil, dan industri pengolahan, justru memiliki peran strategis.

Industri menengah dinilai mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah dan nasional.

Namun, sektor ini masih relatif minim mendapat dukungan kebijakan, baik dari pemerintah maupun perbankan.

“Tentu UMKM, khususnya mikro, tetap penting. Tetapi ke depan perlu dipikirkan juga penguatan industri menengah agar struktur ekonomi kita tidak timpang,” kata Andi, Minggu (11/1/2026).

Ia juga menyoroti kebijakan perbankan yang saat ini cenderung diarahkan pada penyaluran KUR, terutama oleh bank-bank Himbara.

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong skema pembiayaan yang lebih berimbang agar industri menengah tidak terabaikan.

Penguatan industri menengah, kata dia, bukan untuk mengesampingkan UMKM.

Langkah itu justru penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan, khususnya di Sulsel.

Sebelumnya, OJK Sulselbar mencatat hingga 31 Desember 2025, penyaluran KUR di Sulsel mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur.

Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin, menyebut dominasi segmen mikro menandakan efektivitas KUR sebagai penguat ekonomi kerakyatan. (*)