APBN Kucur Rp50 M untuk Perbaikan Bendung Radda Luwu

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Pemerintah pusat melalui APBN menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk perbaikan Bendung Daerah Irigasi (DI) Radda di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan tahun 2026 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Makassar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu, Ikhsan Asaad, mengatakan pemerintah daerah bersama Komisi II DPRD Luwu sudah mengawal langsung usulan ini ke Kementerian PUPR di Jakarta.

“Usulan ini sudah masuk dalam rencana kerja (renja) balai besar. Kalau berjalan sesuai jadwal, pengerjaannya dimulai 2026. Prioritas perbaikan ada di Bendung Radda karena skalanya lebih luas dibanding Padang Sappa,” kata Ikhsan kepada Tribun-Timur.com, Senin (22/9/2025).

Ikhsan menjelaskan, Rp50 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat itu khusus untuk Bendung Radda.

Sementara perbaikan Bendung Padang Sappa tetap diusulkan ke kementerian karena menjadi kewenangan pusat.

“Keduanya sama-sama kami kawal ke kementerian. Sumber dana bisa saja dari APBN murni, tergantung penetapan nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Luwu Patahuddin, bersama Wakil Ketua DPRD Zulkifli, dan Sekda Luwu Sulaiman menemui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai  Pompengan Jeneberang (BBWS Pomjen) di Kantor BBWS-PJ, Jl Sekolah Guru Perawat, Makassar.

Pertemuan tersebut dalam rangka Rapat Koordinasi BBWS Pomjen Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Luwu terkait kondisi Bendung Suplesi Radda.

Rombongan bupati juga membahas isu strategis dampak pasca bencana banjir dan tanah longsor yang beberapa kali terjadi dalam kurun waktu 2 tahun.

Kata Patahuddin, Bendung Suplesi Radda telah mengalami perubahan aliran sungai dampak dari musibah banjir dan tanah longsor tahun 2024 silam.

Bendung Suplesi Radda yang terletak di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa ini tidak berfungsi disebabkan Sungai Salu Suso yang berada di hulu bendungan Suplesi Radda berpindah alur.

Perpindahan alur tersebut mengakibatkan 1000 ha areal Irigasi yang terletak di wilayah Desa Kasiwiang, Cakkeawo, Malela dan Cimpu Utara tidak dapat mengelola sawah selama 2 musim panen akibat tidak tersedianya air.

"Kami tidak ingin masyarakat kembali menderita kerugian karena tidak dapat mengelola sawahnya sehingga melalui rapat ini kami berharap BBWS Pomjen bisa membantu penanganannya," beber Patahuddin.

Dirinya juga mengkonfirmasi terkait langkah-langkah strategis jangka pendek yang akan dilakukan Pemkab Luwu untuk menyediakan suplai air bagi petani Luwu Luwu dapat kembali mengelola sawahnya.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana