Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemekaran Luwu Raya

Masyarakat Luwu Utara Demo di Monumen Masamba Affair, Ketua DPRD Lutra Ikut Turun ke Jalan

Aksi digelar untuk mendesak pemerintah pusat agar segera menjadikan wilayah Luwu Raya menjadi provinsi baru.

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Andi Bunayya Nandini | Editor: Ansar
Tribun-timur.com/Andi Bunayya Nandini
LUWU RAYA - Ribuan masyarakat Luwu Utara unjuk rasa di Monumen Masamba Affair, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada Jumat (23/1/2026). Mereka berunjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya. (Sumber: Andi Bunayya Nandini) 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU UTARA - Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, berunjuk rasa di Monumen Masamba Affair, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Jumat (23/1/2026).

Aksi digelar untuk mendesak pemerintah pusat agar segera menjadikan wilayah Luwu Raya menjadi provinsi baru.

Massa memulai aksi dari kawasan Tugu Coklat dan bergerak menuju Monumen Masamba Affair di pusat Kota Masamba.

Sepanjang rute, peserta aksi memadati ruas jalan utama sambil membawa spanduk, poster, serta berbagai atribut yang berisi tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

DEMO DI LUTRA - Ribuan masyarakat Luwu Utara unjuk rasa di Monumen Masamba Affair, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada Jumat (23/1/2026). Mereka berunjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya.
DEMO DI LUTRA - Ribuan masyarakat Luwu Utara unjuk rasa di Monumen Masamba Affair, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada Jumat (23/1/2026). Mereka berunjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya. (TRIBUN TIMUR/Andi Bunayya Nandini)

Ketua Presidium Gerakan Perjuangan Provinsi Luwu Raya (GPPLR), Karemuddin menegaskan unjuk rasa ini merupakan bentuk perjuangan masyarakat Luwu Raya.

Menurutnya, tuntutan pembentukan provinsi baru murni berasal dari aspirasi rakyat, bukan kepentingan kelompok elite tertentu.

“Aksi ini adalah aksi untuk menuntut janji sejarah tentang pemekaran Provinsi Luwu Raya. Ini bukan perjuangan elit, melainkan perjuangan yang lahir dari nurani rakyat Tana Luwu,” ucap Karemuddin di lokasi aksi.

Ia menyampaikan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Selama ini, kata dia, masyarakat Luwu Raya masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan publik akibat rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh.

“Apa yang kami tuntut adalah keadilan wilayah, keadilan pembangunan, dan keadilan kemanusiaan. Provinsi Luwu Raya adalah sebuah keharusan untuk menjawab persoalan tersebut,” katanya.

Aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80.

Momentum tersebut dimaknai sebagai pengingat sejarah panjang perjuangan rakyat Tana Luwu, sekaligus penegasan atas aspirasi lama yang hingga kini belum terealisasi.

Dalam orasinya, orator menegaskan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan upaya strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta besarnya potensi sumber daya alam dinilai menjadi dasar kuat bagi Luwu Raya untuk berdiri sebagai provinsi sendiri.

Konvoi kendaraan roda dua dan roda empat yang mengiringi long march menyebabkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Masamba mengalami kemacetan total sejak pagi hari.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved