Lutim Ajukan Tambahan Kuota BBM di 2026

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel)  berencana mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tahun 2026.

Langkah ini sebagai antisipasi atas kelangkaan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Usulan tersebut akan diajukan pada pertengahan Oktober 2025 melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Dagkop UKMP) Luwu Timur, Senfry Oktavianus, mengatakan pengajuan ini merupakan upaya menjaga stabilitas pasokan energi di daerah.

“BBM akan kita ajukan penambahan kuotanya di pertengahan Oktober nanti. Prosesnya melalui Dinas ESDM provinsi, lalu diteruskan ke Kementerian ESDM dan BPH Migas yang memiliki kewenangan menetapkan kuota nasional,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (6/10/2025).

Senfry menjelaskan, pasokan BBM di Luwu Timur kini sudah kembali normal setelah sebelumnya sempat terganggu akibat keterlambatan suplai kapal Pertamina.

“Sekarang kondisi sudah stabil, dan kita harapkan tetap terjaga seperti ini ke depannya,” katanya.

Menurutnya, pengajuan tambahan kuota ini juga merupakan respons atas tingginya kebutuhan masyarakat serta bentuk keseriusan Pemkab Lutim dalam menjamin akses energi.

“Ketika kami kunjungan ke Depot Pertamina Karang-karangan, SBM Pertamina juga menyampaikan akan berkunjung ke Lutim. Setelah itu, alhamdulillah tidak ada lagi kelangkaan. Mungkin kita dianggap kabupaten yang serius menangani masalah ini,” tambahnya.

Baca juga: SPBU Kehabisan Pertalite Tiap Pukul 17.00 Wita

Dalam usulan tersebut, Pemkab Lutim akan mengajukan kenaikan kuota Pertalite dari 43.000 kiloliter (KL) menjadi 45.000 KL, dan Solar dari 28.000 KL menjadi 31.000 KL.

“Biasanya kuota kita 43 ribu KL untuk Pertalite, kami minta naik jadi 45 ribu KL. Untuk Solar dari 28 ribu KL, diusulkan menjadi 31 ribu KL,” jelas Senfry.

Ia menambahkan, keputusan resmi mengenai besaran kuota BBM untuk Luwu Timur baru akan diketahui pada akhir Januari 2026 setelah seluruh proses pengajuan ditinjau oleh instansi terkait.

“Nanti di akhir Januari baru kita tahu keputusan finalnya. Yang terpenting, kita berharap jangan sampai ada pengurangan dari kuota sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Gelora, Rusdi Layong, menyambut baik rencana pengajuan tambahan kuota tersebut.

Ia menilai langkah ini penting untuk menjamin ketersediaan BBM, terutama di wilayah pelosok.

“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan distribusi BBM tetap terpenuhi secara adil dan merata,” ujarnya.

Rusdi menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami telah meminta Dinas Dagkop UKMP menertibkan pengecer BBM ilegal, serta mendorong Pertamina agar transparan dalam penyaluran. Kuota yang ditetapkan harus benar-benar sampai ke SPBU tanpa pengurangan,” tegasnya.

Baca juga: Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman

Selain itu, ia mendorong penambahan jam operasional SPBU dan fuel terminal untuk mempercepat layanan, serta menghadirkan lembaga penyalur BBM resmi di wilayah terpencil.

“Ini penting agar seluruh masyarakat, termasuk di pelosok, tetap mendapatkan akses energi secara merata,” tambahnya.

Rusdi juga membeberkan sejumlah faktor penyebab kelangkaan BBM di Luwu Timur beberapa waktu lalu.

Antara lain peningkatan jumlah pengguna, penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga keterlambatan kapal distribusi Pertamina.

“Kita temukan fakta-fakta lapangan, seperti peningkatan konsumsi, indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, dan pengurangan pasokan di beberapa SPBU. Termasuk insiden keterlambatan sandarnya kapal distribusi Pertamina,” ungkapnya.

Ia pun mendesak Pertamina menindak tegas SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi.

“Kami minta Pertamina tidak ragu menindak SPBU nakal jika ditemukan pelanggaran,” katanya. (*)