Demo DOB Luwu Raya Memanas, Massa Pakai Keranda Bertuliskan Gubernur Sulsel Blokade Jalan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah diwarnai aksi simbolik berupa keranda mayat bertuliskan “Gubernur Sulawesi Selatan”.

Keranda tersebut menjadi bentuk protes demonstran terhadap kepemimpinan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu (Permata) memadati Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, tepat di gapura perbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo, Senin sore.

Lokasi aksi berada sekitar 36 kilometer di selatan Kantor Bupati Luwu, Jalan Pahlawan, Senga, Kota Belopa.

Selain membawa keranda, massa juga membentangkan spanduk putih bertuliskan “Siap Berjuang Bersama untuk Provinsi Luwu Raya, Luwu Raya Harga Mati.”

Dari pantauan Tribun-Timur.com, demonstran memblokade seluruh badan jalan poros Makassar–Palopo mulai pukul 16.08 hingga 18.22 Wita, menyebabkan arus lalu lintas sempat lumpuh.

Orasi dilakukan secara bergantian dari atas mobil komando yang diparkir melintang di jalan.

Salah satu orator, Furqan, mengatakan perjuangan pembentukan Luwu Tengah disebut telah memakan korban jiwa.

Ia mengingatkan massa pada peristiwa “Walmas Berdarah” tahun 2013 yang menewaskan seorang pejuang pemekaran bernama Candra.

Furqan bahkan mengajak massa menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan almarhum.

Ia menjelaskan, keranda mayat yang dibawa massa merupakan simbol kekecewaan terhadap pemerintah provinsi.

Dalam tradisi aksi demonstrasi di Indonesia, keranda kerap digunakan sebagai simbol “matinya kepedulian” atau “tidaknya keberpihakan” pemimpin terhadap aspirasi masyarakat.

“Perlu saya tegaskan kepada seluruh peserta aksi, keranda mayat itu menjadi simbol bahwa Andi Sudirman Sulaiman tidak memiliki pemikiran tentang Tana Luwu,” ujarnya saat berorasi sekitar pukul 17.10 Wita.

Menurutnya, gelombang demonstrasi akan terus berlanjut hingga DOB Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah terbentuk.

Demonstran lainnya, Noldy, menilai keranda tersebut melambangkan “matinya nurani” Gubernur Sulsel terhadap tuntutan masyarakat.

Ia juga mendesak pejabat daerah dan otoritas terkait untuk meneruskan aspirasi itu ke pemerintah pusat.

“Kami akan menolak jika kalian pulang tanpa membawa hasil. Sampaikan kepada pemerintah republik ini, kepada DPR RI, dan kepada Mendagri,” tegasnya.

Sebagai informasi, Luwu Raya merupakan wilayah yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo.

Jalan Trans Sulawesi Batas Lutra-Lutim Diblokade

Presidium Gerakan Perjuangan Provinsi Luwu Raya (GPPLR) kembali turun ke jalan menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya. 

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Jembatan Sungai Bunga Didi, Jalan Trans Sulawesi, Desa Bunga Didi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Minggu (8/2/2026).

Dalam aksi itu, massa membentangkan kain hitam panjang bertuliskan “Rakyat Tana Luwu Menagih Janji, Provinsi Luwu Raya Harga Mati”. 

Mereka juga membakar ban di dua sisi jembatan sebagai bentuk protes.

Sejumlah demonstran memarkir dua unit mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara dan digunakan sebagai panggung orasi. 

Massa aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi mereka. 

Selain itu, emak-emak yang tergabung dalam aliansi tersebut terlihat membagikan selebaran kepada para pengendara yang melintas.

Baca juga: Aksi Pelajar Muhammadiyah Setop Pidato Zulkifli Hasan di Unismuh, Tuntut Pemekaran Luwu Raya

Aksi tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan panjang karena massa melakukan blokade jalan utama dengan sistem buka tutup.

“Pada aksi ini, kami melakukan blokade jalan dengan sistem buka tutup. Dua jam dibuka, dua jam ditutup,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muh Yusuf, saat ditemui di lokasi, Minggu (8/2/2026).

Meski demikian, massa aksi tetap memberikan akses bagi kendaraan roda dua serta kendaraan tertentu seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut BBM, dan kendaraan darurat lainnya.

Yusuf juga menyampaikan masyarakat sekitar turut memberikan dukungan terhadap aksi tersebut.

Sementara itu, dalam orasinya, salah satu orator menyoroti ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Luwu Raya.

“Selama ini, keluarga kita di Seko dan Rampi kesulitan mengakses jalan menuju ibu kota. Keluarga kita di Siteba belum merasakan listrik," kata dia.

"Di mana keadilan pembangunan itu? Mengapa hingga kini masih banyak keluarga kita di Luwu Raya yang belum menikmatinya?” teriak orator menggunakan pengeras suara.

Ia menegaskan Luwu Raya memiliki sumber daya alam yang besar dan telah banyak berkontribusi bagi negara.

“Di Luwu Raya, banyak sumber daya alam yang dikeruk untuk membiayai negara. Namun, mengapa keinginan Wija to Luwu untuk menjadi provinsi belum juga terwujud?” ujarnya.

Massa aksi menegaskan akan terus memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu Raya hingga tuntutan mereka tercapai.

“Kita akan terus berjuang sampai cita-cita ini terwujud,” tutupnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Sauki Maulana