Provinsi Luwu Raya
Batas Luwu-Wajo Diblokade, Massa Duduki dan Cor Jalan Trans Sulawesi hingga Malam Hari
Demo massa dari berbagai eleman di serentak di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan kota Palopo menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya.
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Alfian
Ringkasan Berita:
- Demo massa dari berbagai eleman di serentak di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan kota Palopo menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya.
- Dari pantauan Tribun-Timur.com, Jumat (23/1/2026) sekitar pukul 20.00 Wita malam, demonstran telah membuka sebagian akses jalan kepada pengendara.
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Mahasiswa dan masyarakat Larompong dan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan memblokade ruas Jalan Poros Makassar-Palopo, Jumat (23/1/2026).
Aksi itu dilakukan demi menuntut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.
Mereka memblokade separuh badan jalan dengan mobil komando.
Persis di Gapura Batas Luwu-Wajo itu, elemen mahasiswa dan masyarakat juga mengecor sebagian badan jalan dengan tumpukan batu.
Batu itu direkatkan dengan semen, tingginya berkisar 30 centimeter.
Selain itu, ban bekas juga dibakar di badan jalan.
Dari pantauan Tribun-Timur.com, Jumat (23/1/2026) sekitar pukul 20.00 Wita malam, demonstran telah membuka sebagian akses jalan kepada pengendara.
Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu masih sibuk di lokasi.
Baca juga: Warga Cor Batas Luwu - Wajo Tuntut Pemekaran Provinsi Luwu Raya, Jalan Poros Palopo-Makassar Lumpuh
Ia mengatur buka tutup lalu lintas agar kendaraan yang mengarah arah selatan dan utara bisa melintas kembali.
Massa aksi sejak siang secara bergantian menyampaikan orasi, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto mencabut moratorium pembentukan DOB.
Mereka juga menuntut pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran Luwu Raya.
Termasuk pembentukan DOB Kabupaten Luwu Tengah dan DOB Provinsi Luwu Raya.
Salah satu peserta aksi, Irwansyah, menyebut, aksi ini berlangsung hingga malam hari.
Bahkan, massa aksi tetap bertahan di lokasi dan melaksanakan salat Magrib berjamaah di tengah jalan.
Itu dilakuan sebagai bentuk keteguhan dan kekompakan perjuangan.
“Walaupun sampai malam, kami tetap bertahan. Kami juga melaksanakan salat Magrib berjamaah di jalan sebagai wujud bahwa perjuangan ini dilakukan secara damai dan bermartabat,” ujarnya kepada awak media.
Usai salat berjamaah, massa aksi kemudian makan bersama dengan menyantap makanan dan minuman yang dibawa oleh warga sekitar.
Dukungan masyarakat terlihat nyata dengan hadirnya berbagai hidangan seperti roti, gorengan, kopi, dan makanan ringan lainnya.
“Alhamdulillah, banyak warga sekitar yang peduli dan membawa makanan untuk kami,” tambah Irwansyah.
Aksi tersebut menimbulkan simpati luas dari warga setempat.
Masyarakat berharap perjuangan pemekaran Luwu Raya ini tidak berhenti di tengah jalan dan dapat terus berlanjut hingga tuntutan tersebut benar-benar terwujud.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan situasi terpantau tetap kondusif.
Pimpinan DPRD Datangi Kantor Kemendagri
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali mengaku, pihaknya ikut mengawal aspirasi masyarakat Tana Luwu.
Menurutnya, pimpinan legislator daerah se Luwu Raya (Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur) telah menandatangani komitmen pembentukan DOB Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
"Kami sudah meminta audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan alhamdulillah, kami pimpinan DPRD se Luwu Raya akan dijadwalkan tanggal 26-27 Januari 2026," jelasnya saat ditemui lokasi aksi, Jumat (23/1/2026).
Politisi Partai Nasdem itu mengaku, pertemuan itu akan membahas dua agenda.
Salah satunya usulan tentang revisi Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
"Dan agenda kedua mengenai usulan pemekaran daerah," akunya.
"Semoga pertemuan bisa didapatkan solusi terbaik, apa yang menjadi hajat dan aspirasi masyarakat di Luwu Raya," tambah Ahmad Gazali.
Anggota DPRD Sulsel, Fadriaty juga kkut membaur dengan para pendemo.
Legislator Partai Demokrat itu menegaskan, DOB Provinsi Luwu Raya harus segera dibentuk.
Sebab selain jejak historis, ini sudah menjadi aspirasi akar rumput di masyarakat Luwu Raya.
"Saya bergabung dengan teman-teman di sini, tidak ada kata lain Provinsi Luwu Raya harus segera dibentuk," bebernya.
Menurutnya, untuk mencapai DOB Provinsi Luwu Raya, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah perlu menjadi perhatian serius.
"Tentu ada persyaratan. Salah satunya ada lima kabupaten. Berarti inilah yang harus kita penuhi, berarti Luwu Tengah harus menjadi kabupaten," terangnya.
Kata dia, perjuangan kolektif demi DOB berlangsung di hampir seluruh kabupaten yang ada di Luwu Raya.
Termasuk perjuangan seluruh elemen yang ada di Walmas, Luwu.
"Kalau masyarakat ikut menekan hari ini presiden akan melihat," tandasnya.(*)
| Setahun Disusun, Naskah Akademik Provinsi Luwu Raya Akhirnya Rampung |
|
|---|
| Ketua Komisi II DPR RI Minta Kajian DOB Luwu Raya Dibuat Lebih Objektif |
|
|---|
| Komisi II DPR RI Kumpul Kepala Daerah Se-Luwu Raya di Rujab Gubernur Sulsel Bahas Pemekaran |
|
|---|
| Pemekaran Luwu Raya, PT Vale Tetap Patuh Aturan dan Jalankan Program Pemberdayaan |
|
|---|
| Dirjen Otda Sebut 370 Draft DOB Menumpuk, Luwu Raya Belum Pasti 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260123-Blokade-jalan-di-Wajo-Luwu.jpg)