Mengapa Andi SudirmanTak Hadiri Hari Jadi Luwu Padahal Diundang? Hanya Utus Kadis Disbudpar

Ringkasan Berita:

• Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dikabarkan tidak menghadiri langsung Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 yang dipusatkan di Kota Palopo. 
• Ia akan diwakili Kepala Disbudpar Sulsel Muhammad Arafah yang dijadwalkan hadir pada malam puncak peringatan di Istana Datu Luwu.
• Peringatan HJL dan HPRL diwarnai berbagai agenda adat dan budaya, mulai dari Makkasiwiang, Mabbalisumange, Mappangngolo hingga Mappasisele Lise Rakki, Manre Saperra.

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dikabarkan tak akan menghadiri Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80.

HJL ke-758 dan HPRL ke-80 dipusatkan di Kota Palopo.

Sejumlah agenda mewarnai puncak perayaan.

Diantaranya Makkasiwiang, Mabbalisumange dan Mappangngolo Lise Rakki di SalassaE, Istana Datu Luwu.

Dilanjutkan Mappasisele Lise Rakki di lokasi yang sama.

Baca juga: 4 Titik Aksi DOB Luwu Raya-Luwu Tengah di Luwu, Polres Siagakan 260 Personel

Manre Saperra di sekeliling Jalan Istana Datu Luwu.

Terakhir ada Malam Puncak Peringatan HJL dan HPRL di Halaman Istana Datu Luwu.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman diundang agenda HJL ke-758 Dan HPRL ke-80.

Informasi dihimpun Tribun-Timur.com dari beberapa pihak, Gubernur Andi Sudirman akan diwakili.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Sulsel Muhammad Arafah ditunjuk mewakili Pemprov Sulsel.

Muhammad Arafah dijadwalkan tiba di Palopo menghadiri malam puncak Peringatan HJL dan HPRL pukul 19.00 wita.

Tribun-Timur.com masih menghubungi Muhammad Arafah terkait kehadirannya.

Kini jalan-jalan di Luwu Raya diproyeksikan lumpuh total.

Gelombang demonstrasi besar-besaran diperkirakan akan melanda Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, hingga Luwu Timur.

Warga Luwu menuntut Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.

Sinyal perlawanan itu datang dari batas Kota Belopa Kabupaten Luwu, Sulsel

Jalan Poros Makassar–Palopo diblokade pada Rabu siang, 21 Januari 2026.

Batang kayu melintang, mobil komando berhenti di tengah jalan.

Spanduk sepanjang sekitar 15 meter bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Luwu,  Provinsi Luwu Raya” terbentang mencolok.

Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Syarifuddin, menyebut informasi demonstrasi serentak telah masuk.

“Aksi besar-besaran diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Luwu Raya pada 23 Januari, dari Kabupaten Luwu hingga Luwu Timur,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat menunda perjalanan yang tidak mendesak, khususnya yang melintasi wilayah Luwu Raya.

“Kalau tidak ada keperluan penting, sebaiknya aktivitas ditunda demi keamanan dan ketertiban,” katanya.

Khusus di Kabupaten Luwu, titik aksi diproyeksikan berlangsung di perbatasan Luwu–Wajo, Kecamatan Larompong Selatan.

Lokasi ini berjarak sekitar 36 kilometer dari Kantor Bupati Luwu di Belopa dan ditempuh sekitar 45 menit perjalanan.

Tak ada jalur alternatif. Jika poros Makassar–Palopo ditutup, arus lalu lintas praktis terhenti.

Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali sendiri menyebut ada landasan hiystoris yang jadi perjuangan rakyat Luwu.

Pembentukan Provinsi Luwu Raya disebutnya, sudah menjadi janji Presiden Soekarno kepada pahlawan sekaligus Raja Luwu Andi Djemama.

Selain Provinsi Luwu, Gazali juga menyuarakan terbentuknya Kabupaten Tengah. Pusatnya di wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas).

Wilayah Walmas di Kabupaten Luwu terdiri dari Kecamatan Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, dan Lamasi Timur.

Selama ini, wilayah Walmas seringkali dinilai seringkali dianak tirikan pemerintah.

"Secara geografi kita lihat wilayah Walmas terpisah dari daerah induk di Kabupaten Luwu, sehingga pemerataan kesejahteraan sangat tidak memadai sehingga perlu Daerah Otonomi Baru (DOB)," kata Ahmad Gazali yang mengenakan batik.

Tahun 2002 lalu, DOB Kota Palopo di sahkan pemerintah.

Sejak saat itu, masyarakat Walmas mulai merasakan dampaknya.

Walmas dipisahkan dari daratan utama Kabupaten Luwu.

Masyarakat Walmas harus menempuh ratusan kilometer melintasi Palopo guna menjangkau layanan di pusat Ibu Kota Luwu.

Kondisi geografis ini dinilai menjadi salah satu tertinggalnya pembangunan di Walmas.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz