Dana Transfer Dipangkas
Pemerintah Pangkas Rp159 Miliar Dana ke Takalar, Sektor Pendidikan Berkurang Rp50 M
Pemerintah pusat memangkas Rp159 miliar anggaran transfer ke Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun depan.
Penulis: Makmur | Editor: Muh Hasim Arfah
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM- Pemerintah pusat memangkas Rp159 miliar anggaran transfer ke daerah (TKD) ke Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2026 mendatang.
Hal itu seturut dengan kebijakan pemerintah pusat memangkas dana TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
Pemangkasan ini sangat mempengaruhi kondisi fiskal Takalar.
Dana Alokasi Umum (DAU) Takalar berkurang jauh ratusan miliar pada 2026.
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya berkurang dari Rp544miliar pada 2025 menjadi Rp514 miliar pada 2026.
Begitupun dengan DAU yang ditentukan, seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemkab Bulukumba Dipotong Rp280 Miliar
Anggaran bidang pendidikan berkurang dari Rp59,9 miliar pada 2025 menjadi Rp9,4 miliar pada 2026.
Bidang kesehatan berkurang dari Rp41,7 miliar pada 2025 menjadi Rp10 miliar pada 2026.
Total DAU Takalar pada 2026 adalah Rp538 miliar.
Jumlahnya berkurang Rp120 miliar dari DAU 2025 yang mencapai Rp658 miliar.
Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) juga berkurang jauh.
DBH Takalar 2025 mencapai Rp18 miliar, kini tinggal Rp6,4 miliar.
DAK Fisik Takalar juga jauh berkurang, hanya Rp6,3 miliar pada tahun 2026.
Pada 2025 jumlahnya Rp19 miliar.
Salah satu komponen DAK Fisik, yakni DAK jalan, jumlahnya menjadi Rp0 pada 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Takalar, Rahmansyah Lantara mengatakan kebijakan pemerintah pusat ini akan jadi acuan dalam menyusun APBD pokok tahun 2026.
Menurutnya, pemangkasan ini akan ditindaklanjuti dengan pengetatan belanja daerah.
"Tentu nantinya ini akan menjadi pedoman dan acuan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam menyusun APBD tahun depan. Beberapa sektor pasti akan dilakukan penyesuaian," ucapnya melalui sambungan telepon, Jumat (10/10/2025).
Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal mengatakan pihaknya akan memperketat pembahasan rancangan APBD 2025.
Menurutnya, penyesuaian alokasi anggaran harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengganggu pemberian layanan kepada masyarakat.
"Tentu akan kita akan bicara baik-baik dengan TAPD Pemkab, dalam rapat banggar dalam menyusun APBD," ucapnya.
Proses pembahasan APBD Takalar 2026 belum dimulai. Saat ini Pemkab Takalar masih merampungkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.