Kantor DPRD Makassar Terapkan Sistem Pilah Sampah, Wujud Nyata Dukungan Program Wali Kota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masalah sampah menjadi perhatian serius di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar terus menggencarkan program pemilahan sampah dari sumbernya, baik di tingkat rumah tangga, sekolah, maupun perkantoran. 

Program itu bertujuan guna mendukung target zero waste sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.

Sekretariat DPRD Kota Makassar mendukung target zero waste tersebut di lingkup kedewanan.

Upaya ini dilakukan menyusul meningkatnya volume sampah harian di kantor DPRD Makassar.

Pemilahan sampah telah diterapkan di lingkup Sekretariat DPRD. 

Namun, dengan adanya peningkatan volume sampah, pihak sekretariat kini tengah merancang ulang fasilitas tempat sampah agar proses pemilahan dapat berjalan lebih optimal.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengatakan sangat sejalan dengan pemerintah kota Makassar untuk menangani masalah persampahan.

“Kami mendukung penuh program Pemerintah Kota Makassar. Saat ini kami sedang merancang ulang sistem tempat sampah agar proses pemilahan benar-benar berjalan efektif,” katanya kepada Tribun Timur di Gedung sementara DPRD Makassar, Selasa (5/5/2026).

Baca juga: ‎RT/RW Kelurahan Balang Baru Dapat Edukasi Pemilahan Sampah dari Penyuluh Persampahan DLH Makassar

Ia mengaku, pembenahan tidak hanya sebatas penyediaan fasilitas, tetapi juga diharapkan mampu membangun kesadaran seluruh pegawai untuk lebih disiplin dalam memilah sampah.

“Harapannya, sampah di lingkungan kantor DPRD dapat terkelola dengan baik sejak dari sumbernya, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi beban TPA Tamangapa,” ungkapnya.

Dengan langkah tersebut, kata Andi Rahmat, Sekretariat DPRD Makassar dapat menjadi contoh bagi yang lain dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber, sekaligus mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengingatkan peran Ketua RT dan RW dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di tingkat paling bawah. 

Menurut Munafri, program kebersihan kota sangat bergantung pada keterlibatan aktif aparat wilayah.

Munafri menilai biaya pengelolaan sampah di Makassar masih tergolong tinggi. 

Ia membandingkan dengan kota lain yang dinilai lebih efisien dalam menangani sampah.

“Satu daerah dengan biaya pengelolaan sampah terbesar, hampir 1 juta per ton. Surabaya itu cuma 600 ribu, sampahnya selesai 99 persen,” katanya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat RT dan RW. 

Pasalnya, tingginya biaya belum sebanding dengan hasil pengelolaan yang maksimal.

“Kita 1 juta belum selesai, artinya biaya penanganan sampah ini masih sangat besar,” tegasnya.

Munafri meminta agar sistem pengelolaan sampah dibuat lebih terukur dan terkontrol setiap hari. 

Ia menilai, selama ini masih banyak celah dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, peran Camat, Lurah, hingga RT dan RW sangat krusial dalam menghadirkan inovasi di wilayah masing-masing. 

Ia mendorong agar setiap kelurahan memiliki program unggulan terkait persampahan.

Salah satu contoh yang ia angkat adalah inisiatif di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya. 

Di wilayah tersebut, masyarakat mulai diarahkan untuk mengembangkan konsep kelurahan herbal.

“Seluruh masyarakat diajak menanam tanaman obat dan dikelola bersama,” ungkapnya.(*)