DPRD Makassar
Udin Malik Usulkan Pemkot Makassar Segera Mitigasi Dampak Penertiban PKL
Sejumlah PKL Losari yang ditertibkan Pemkot Makassar mengadukan nasib ke DPRD Makassar meminta kejelasan nasib relokasi.
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Alfian
Menurutnya, sejumlah lokasi relokasi dinilai tidak memiliki fasilitas memadai dan minim aktivitas pengunjung.
“Entah itu fasilitasnya yang tidak ada, kebersihannya tidak diperhatikan, sunyi, tidak ada aliran manusia ke situ. Jadi ini ibaratnya membunuh secara perlahan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut membuat para pedagang kehilangan peluang untuk tetap menjalankan usaha mereka.
“Saya selalu bilang ya mungkin tidak dilarang, tapi dihentikan gitu. Jadi itu yang pertama bagaimana pemerintah menyiapkan program,” ujarnya.
Selain itu, Udin juga menyoroti aspek keadilan dalam penertiban, khususnya di kawasan GOR Sudiang.
"Jadi di GOR itu, di depan GOR yang langsung di depan GOR gitu sudah ditertibkanlah, sudah ditertibkan, tapi ada yang di sampingnya itu dan ada di depannya belum,” ungkaonya.
Ia menilai penertiban harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan perlakuan yang tidak adil.
“Karena kalau dibilang mau menertibkan, ya tertibkan juga semua supaya sama-sama ki pindah, karena akan tidak adil kalau ada yang sudah ditertibkan mereka tidak bisa mami menjual baru ternyata ada yang belum dan masih bisa berjualan padahal prinsipnya juga sama, mereka juga menggunakan got gitu,” jelasnya.
Ia berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari solusi terbaik bagi para pedagang.
“Jadi ya itu kita berharap nanti akan ada RDP dengan SKPD terkait ya yang mengundang semua SKPD-SKPD tersebut untuk duduk dulu bagaimana ini solusi yang terbaiknya,” kata dia.(*)
| Tri Sulkarnain Ingatkan Pemkot Makassar Tak Tebang Pilih Saat Tertibkan Gudang dalam Kota |
|
|---|
| Rp3 Miliar untuk Dermaga Pulau Lanjukang, DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Warga Kepulauan |
|
|---|
| DPRD Makassar Minta WFA Jangan Ganggu Pelayanan Publik |
|
|---|
| Cegah Penimbunan BBM, DPRD Makassar Dorong Pengawasan Ketat SPBU |
|
|---|
| TPA Antang Belum Dikelola Maksimal, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi Soroti DLH |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260311-dr-Udin-Malik-DPRD-Makassar.jpg)