Udin Malik Usulkan Pemkot Makassar Segera Mitigasi Dampak Penertiban PKL 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Pantai Losari dan GOR Sudiang, Kota Makassar mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Makassar, Kamis (12/3/2026).

Para pedagang mengadukan adanya surat peringatan untuk mengosongkan lokasi tempat mereka berjualan.

Mereka diterima oleh tiga legislator DPRD Makassar, yakni Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, Anggota Komisi A, dr Udin Shaputra Malik dan anggota Komisi D, Muchlis A Misbah.

Udin Malik, mengatakan kedatangan aliansi pedagang tersebut untuk meminta adanya mediasi dengan Pemerintah Kota Makassar terkait kebijakan penertiban tersebut.

"Pada dasarnya meminta untuk dilakukan mediasi dengan pemerintah kota terkait adanya surat peringatan untuk mengosongkan tempat-tempat tersebut,” katanya usai menerima para PKL.

Baca juga: Dukung Penertiban PKL Makassar, Gubernur Sulsel Andi Sudirman: Terima Kasih Pak Appi!

Ia menilai penataan kawasan oleh pemerintah kota memang penting dilakukan. 

Namun menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah menyiapkan program untuk memitigasi dampak dari kebijakan tersebut terhadap para pedagang.

“Beberapa poin yang perlu kami garis bawahi adalah pemerintah kota melakukan penataan itu memang penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah bagaimana menyiapkan program untuk memitigasi risikonya,” ungkapnya.

Udin kemudian memberikan ilustrasi mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam proses penertiban.

"Contohnya, kalau ada orang kontrak di rumah kita, kita harus tanya baik-baik dulu, ’kamu sudah ada rumah kontrakan yang baru tidak? Sudah ada tempat yang baru tidak? Nah, nanti kalau sudah clear baru kita suruh orang keluar, gitu,” uajrnya.

“Jangan ujug-ujug langsung kasih SP1, SP2, bahkan paling tidak enak didengar kalau ada yang pakai pengancaman sampai ‘oh, saya bawakan ko ekskavator’ dan lain sebagainya,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah kota seharusnya tidak hanya fokus pada penataan kawasan, tetapi juga pada pembinaan para pedagang kecil.

Ia juga menyoroti persoalan relokasi yang selama ini dikeluhkan pedagang karena dinilai tidak representatif.

“Kalau mau ditempatkan ke tempat yang baru, tempat yang baru ini bagaimana membuat tempat yang baru begitu jauh lebih baik daripada tempat yang sekarang, karena semua keluhan dari PKL yang datang ke DPD adalah semua tempat mereka direlokasi itu tidak ada yang representatif,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah lokasi relokasi dinilai tidak memiliki fasilitas memadai dan minim aktivitas pengunjung.

“Entah itu fasilitasnya yang tidak ada, kebersihannya tidak diperhatikan, sunyi, tidak ada aliran manusia ke situ. Jadi ini ibaratnya membunuh secara perlahan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut membuat para pedagang kehilangan peluang untuk tetap menjalankan usaha mereka.

“Saya selalu bilang ya mungkin tidak dilarang, tapi dihentikan gitu. Jadi itu yang pertama bagaimana pemerintah menyiapkan program,” ujarnya.

Selain itu, Udin juga menyoroti aspek keadilan dalam penertiban, khususnya di kawasan GOR Sudiang.

"Jadi di GOR itu, di depan GOR yang langsung di depan GOR gitu sudah ditertibkanlah, sudah ditertibkan, tapi ada yang di sampingnya itu dan ada di depannya belum,” ungkaonya.

Ia menilai penertiban harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan perlakuan yang tidak adil.

“Karena kalau dibilang mau menertibkan, ya tertibkan juga semua supaya sama-sama ki pindah, karena akan tidak adil kalau ada yang sudah ditertibkan mereka tidak bisa mami menjual baru ternyata ada yang belum dan masih bisa berjualan padahal prinsipnya juga sama, mereka juga menggunakan got gitu,” jelasnya.

Ia berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari solusi terbaik bagi para pedagang.

“Jadi ya itu kita berharap nanti akan ada RDP dengan SKPD terkait ya yang mengundang semua SKPD-SKPD tersebut untuk duduk dulu bagaimana ini solusi yang terbaiknya,” kata dia.(*)