DPRD Makassar Minta Antisipasi Penimbunan BBM Jelang Idul Fitri

Ringkasan Berita:

• DPRD Makassar meminta pemerintah dan aparat memperketat pengawasan distribusi BBM menjelang Idul Fitri untuk mencegah praktik penimbunan. 
• Anggota DPRD Makassar Basdir menyoroti potensi penyimpangan di SPBU, termasuk penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk menimbun BBM. 
• Sementara itu, Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan normal.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, DPRD Kota Makassar mengingatkan pemerintah dan aparat terkait mengantisipasi potensi penimbunan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini dapat memicu kelangkaan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Apalagi di tengah konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia semakin naik saat ini.

Anggota DPRD Makassar, Basdir, mengatakan situasi global yang sedang tidak stabil juga berpotensi memengaruhi ketersediaan energi, termasuk BBM.

“Terkait kelangkaan BBM, kita melihat situasi dunia saat ini sedang tegang,” katanya kepada Tribun Timur, Senin (9/3/2026).

Ia mengakui, secara kewenangan persoalan ketersediaan BBM memang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.

Namun demikian, pemerintah daerah juga diharapkan dapat berperan membantu mengawasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

“Sebenarnya masalah ketersediaan BBM adalah urusan pemerintah pusat, namun di Makassar pemerintah kota juga harus membantu,” ungkapnya.

Basdir menyoroti praktik yang kerap terjadi di sejumlah daerah, yakni adanya kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pihak tertentu untuk menimbun BBM.

Modus sering digunakan adalah kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi agar dapat menampung bensin dalam jumlah besar.

“Seringkali terjadi kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pemain luar, misalnya ada kendaraan dengan tangki yang sudah dimodifikasi untuk memuat bensin dalam jumlah besar," ujarnya.

"Hal-hal seperti ini yang harus dicegah, apalagi jika barang sudah langka,” tambah dia.

Karena itu, politisi PKB tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar, Pertamina wilayah Sulawesi Selatan, serta aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan di setiap SPBU.

“Kami mendorong pemerintah kota, Pertamina di wilayah Sulawesi Selatan, serta pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap SPBU," jelasnya.

"Sudah banyak yang ditangkap karena tangki modifikasi ini sangat merugikan masyarakat,” tambah dia.

Ia juga mengimbau pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi sulit agar menghentikan praktik tersebut.

“Kami di DPRD mengimbau para pemain ini agar tidak mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat,” katanya.

Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait penimbunan BBM di Makassar, DPRD tetap mendukung langkah tegas aparat kepolisian dalam menindak siapa pun yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan secara tidak wajar.

"Kami tetap mendukung tindakan tegas dari kepolisian terhadap siapa pun yang bermain dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang,” kata dia.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menjelaskan ketersediaan pasokan energi di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman dan terus dipantau secara berkala.

“Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan distribusi BBM dan LPG di wilayah Sulawesi tetap berjalan dengan baik. Kami juga telah melakukan build up stock sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri,” jelas Lilik.

Distribusi energi ke wilayah Sulawesi terus berlangsung secara normal dan berkelanjutan, sehingga jumlah stok tersebut akan tetap terjaga.

“Suplai dari kilang dan terminal utama terus berjalan secara rutin, stok energi yang tersedia akan terus diperbarui sehingga ketahanannya tetap terjaga,” tambahnya.

Lilik mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.

Sebab, distribusi energi telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

“Masyarakat diharapkan dapat menggunakan BBM dan LPG sesuai dengan peruntukannya agar distribusi energi dapat berjalan lebih tepat sasaran,” kata Lilik.

Pertamina Patra Niaga juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan BBM dan LPG.

Tindakan penimbunan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)