DPRD Makassar Minta Antisipasi Penimbunan BBM Jelang Idul Fitri

Ringkasan Berita:

• DPRD Makassar meminta pemerintah dan aparat memperketat pengawasan distribusi BBM menjelang Idul Fitri untuk mencegah praktik penimbunan. 
• Anggota DPRD Makassar Basdir menyoroti potensi penyimpangan di SPBU, termasuk penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk menimbun BBM. 
• Sementara itu, Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan normal.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, DPRD Kota Makassar mengingatkan pemerintah dan aparat terkait mengantisipasi potensi penimbunan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini dapat memicu kelangkaan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Apalagi di tengah konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia semakin naik saat ini.

Anggota DPRD Makassar, Basdir, mengatakan situasi global yang sedang tidak stabil juga berpotensi memengaruhi ketersediaan energi, termasuk BBM.

“Terkait kelangkaan BBM, kita melihat situasi dunia saat ini sedang tegang,” katanya kepada Tribun Timur, Senin (9/3/2026).

Ia mengakui, secara kewenangan persoalan ketersediaan BBM memang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.

Namun demikian, pemerintah daerah juga diharapkan dapat berperan membantu mengawasi distribusi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

“Sebenarnya masalah ketersediaan BBM adalah urusan pemerintah pusat, namun di Makassar pemerintah kota juga harus membantu,” ungkapnya.

Basdir menyoroti praktik yang kerap terjadi di sejumlah daerah, yakni adanya kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pihak tertentu untuk menimbun BBM.

Modus sering digunakan adalah kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi agar dapat menampung bensin dalam jumlah besar.

“Seringkali terjadi kerja sama antara oknum petugas SPBU dengan pemain luar, misalnya ada kendaraan dengan tangki yang sudah dimodifikasi untuk memuat bensin dalam jumlah besar," ujarnya.

"Hal-hal seperti ini yang harus dicegah, apalagi jika barang sudah langka,” tambah dia.

Karena itu, politisi PKB tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar, Pertamina wilayah Sulawesi Selatan, serta aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan di setiap SPBU.

“Kami mendorong pemerintah kota, Pertamina di wilayah Sulawesi Selatan, serta pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap SPBU," jelasnya.

"Sudah banyak yang ditangkap karena tangki modifikasi ini sangat merugikan masyarakat,” tambah dia.