DPRD Soroti Jalan dan Drainase, Minta Pemkot Makassar Tegas ke Developer Nakal

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti persoalan jalan dan drainase yang belum merata di Biringkanaya dan Tamalate. 
• Ia menilai ketimpangan pembangunan dalam satu kompleks memicu kecemburuan sosial. 
• Hadi juga mendesak Pemkot Makassar tegas terhadap developer yang belum menyerahkan fasum dan fasos karena berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur warga.

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan masyarakat di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalate.

Khususnya pembangunan jalan dan drainase.

Ia menyebut, usulan yang muncul di lapangan masih sama seperti pada reses sebelumnya.

Yakni pemerataan infrastruktur dasar yang belum maksimal.

“Yang menjadi evaluasi, sebenarnya banyak yang terbangun dan alhamdulillah geliat infrastruktur di tahun pertama kepemimpinan ini cukup banyak dikerjakan,” katanya kepada Tribun Timur, Selasa (24/2/2026).

Namun, Hadi menilai masih ada persoalan yang memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Salah satunya ketika dalam satu kompleks perumahan terdapat beberapa RT, tetapi hanya sebagian ruas jalan dikerjakan.

“Salah satu contoh, kalau ada kompleks yang dikerjakan jalannya, karena dalam kompleks itu ada beberapa RT, ada yang dikerja dan ada yang tidak. Padahal objek pajaknya sama, mereka pembayar pajak yang setia juga,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Menurutnya, penyediaan infrastruktur jalan merupakan hak dasar warga harus dipenuhi pemerintah.

“Karena PBB itu salah satu fungsinya untuk pembangunan jalan masyarakat. Oleh karena itu, pengusulan baik melalui Musrenbang maupun reses terhadap infrastruktur sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk diimplementasikan,” jelasnya.

Selain itu, legislator PKS tersebut meminta ketegasan Pemerintah Kota Makassar terhadap pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Kondisi itu dinilai berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur di sejumlah perumahan.

“Yang selanjutnya, perlu ada ketegasan pemerintah kota terkait developer pengembang yang nakal,” ungkapnya.

Ia menyebut, beberapa perumahan di Makassar sudah bertahun-tahun tidak menikmati jalan layak karena regulasi mengatur pemerintah tidak dapat mengerjakan sebelum ada penyerahan fasum dan fasos.

“Kondisi perumahan di Makassar ada yang pengembangnya sudah tidak ada, ada yang bermasalah. Jangan sampai karena permasalahan developer atau hilangnya developer entah ke mana, yang menjadi korban adalah masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, perlu campur tangan dan kekuatan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terdampak.

“Ini telaah kami di lapangan. Kasihan warga, jalannya tidak bagus dan muncul kecemburuan sosial,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah perumahan di wilayah Sudiang yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dan legalitas.

“Di sana jumlah penduduknya banyak, tetapi sampai sekarang belum menikmati jalan dan drainase yang bagus karena pengembang belum menyerahkan perumahan kepada Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

“Ini yang saya maksud, pemerintah perlu mencari cara agar ada akselerasi penyelesaian masalah tersebut,” tambahnya. (*)