Pengamat Unismuh: Kinerja Komdigi Lambat Tangkal Disinformasi, Presiden Perlu Evaluasi Menkomdigi

TRIBUN-TIMUR.COM - Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ridwan Fawallang, menilai kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak efektif menangkal maraknya disinformasi yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, khususnya beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas ruang digital nasional.

Penilaian tersebut mencuat menyusul beredarnya sejumlah konten hoaks di ruang digital Indonesia, antara lain potongan video dipelintir seolah Presiden Prabowo menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

Serta narasi lama yang kembali diangkat terkait tudingan kepemilikan lahan sawit oleh Presiden Prabowo yang tidak pernah terbukti dan telah berulang kali dibantah.

Ridwan menilai respons klarifikasi Komdigi lambat dan tidak terkoordinasi, sehingga narasi keliru telanjur membentuk persepsi publik sebelum penjelasan resmi pemerintah tersampaikan secara luas dan konsisten.

“Masalahnya bukan sekadar hoaks, tetapi keterlambatan negara hadir di ruang digital. Dalam ekosistem media sosial yang bergerak cepat, keterlambatan beberapa jam saja bisa berdampak besar,” ujar Ridwan dalam keterangan diterima Tribun-timur.com, Rabu (4/2/2026).

Hoaks Berulang, Efektivitas Penanganan Dipertanyakan

Berdasarkan data pemantauan pemerintah melalui sistem aduan dan pengawasan konten digital, ribuan konten hoaks teridentifikasi setiap tahun, dengan isu politik dan tokoh publik nasional secara konsisten menjadi tema dominan.

Namun, munculnya kembali pola hoaks yang sama dinilai menunjukkan bahwa upaya penanganan belum menghasilkan efek jera maupun peningkatan literasi publik yang signifikan.

Selain itu, pengamat juga menyoroti minimnya terobosan dalam penguatan infrastruktur komunikasi publik digital, termasuk belum adanya sistem klarifikasi cepat yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Akibatnya, kanal resmi pemerintah dinilai masih bersifat reaktif dan tertinggal dari ekosistem penyebar disinformasi.

Ancaman terhadap Stabilitas Informasi Nasional

Maraknya disinformasi menyasar Presiden dinilai bukan semata persoalan reputasi personal, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan publik, kohesi sosial, dan posisi Indonesia di tingkat internasional, terutama ketika framing keliru beredar luas tanpa koreksi yang memadai.

Atas kondisi tersebut, pengamat menilai kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Ini bukan soal individu, tetapi soal kinerja institusional. Jika disinformasi strategis terhadap Presiden terus berulang tanpa penanganan cepat dan terukur, maka Presiden perlu mempertimbangkan evaluasi, termasuk opsi penyegaran kepemimpinan di Komdigi,” kata Ridwan.