UIN Alauddin Jadi Tuan Rumah Halaqah Penguatan Kelembagaan Menuju Dirjen Pesantren

Ringkasan Berita:

• UIN Alauddin Makassar menjadi tuan rumah Halaqah Penguatan Kelembagaan menuju pendirian Dirjen Pesantren.
• Kegiatan dihadiri 156 perwakilan pesantren serta sejumlah pejabat Kemenag RI dan Kanwil Sulsel.
• Halaqah membahas arah kebijakan penguatan pesantren melalui seminar dan diskusi strategis.

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren di UIN Alauddin Makassar, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transformasi pendidikan pesantren di Indonesia.

UIN Alauddin Makassar dipilih sebagai tuan rumah karena termasuk satu dari 14 UIN yang dinilai siap mendukung agenda penguatan ekosistem pesantren. Kehadiran 156 perwakilan pesantren se-Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen kolaboratif komunitas pesantren di daerah tersebut.

Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., bersama Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Dr. Ali Yafid, membuka kegiatan secara resmi.

Sementara Prof. Dr. H. Andi Salman Maggalatung, S.H., M.H., Tenaga Ahli Menteri Agama, menyampaikan keynote speech mengenai arah kebijakan nasional penguatan pesantren.

Dalam sambutannya, Prof. Hamdan Juhannis menegaskan bahwa pesantren adalah sumber ilmu yang tidak pernah kering dan memiliki kontribusi besar bagi bangsa.

“Berbicara Pesantren tidak ada habisnya, seperti oase yang tidak pernah kering,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Dr. Ali Yafid, menilai pesantren di Sulawesi Selatan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan saling menguatkan.

“Sulsel sangat kompak menjalin kolaborasi, dan ada beberapa pesantren yang sudah bisa menghidupi dirinya sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pesantren Kemenag RI, Prof. Dr. Basnang Said, M.Ag., menegaskan komitmen negara dalam memastikan kualitas pendidikan pesantren.

“Tidak ada kewajiban ormas keagamaan menyelenggarakan pendidikan, negara yang harus hadir,” tegasnya.

Setelah sesi pembukaan, halaqah dilanjutkan dengan seminar kepesantrenan yang menghadirkan Prof. Dr. K.H. Hamzah Harun Rasyid, M.A., dan Dr. H. Nurfadjri Fadeli Luran, M.Pd.

Diskusi ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan penguatan kelembagaan pesantren sebagai bagian dari rencana pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama meneguhkan komitmen untuk memastikan pesantren menjadi pilar pendidikan nasional yang semakin kuat, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keilmuannya.(*)