Pejuang Muda Wija To Cerekang dan Masa Depan Hutan Adat

Sehingga, pada 10 Oktober 2019 pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang saat itu dipimpin oleh Alm. Muh. Thoriq Husler menerbitkan SK No.286/X/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat To Cerekeng.

Namun, perjuangan PM-WTC tidak hanya sampai di situ.

Pada tahun 2011 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) seluas 1.410,00 yang 24,43 hektar di antaranya masuk dalam kawasan adat Cerekang. Hal ini, merupakan tantangan bagi masyarakat adat Cerekang untuk mempertahankan wilayah adatnya.

Terbitnya IUP tersebut, segera direspon oleh PM-WTC dengan melakukan “Tudang Sipulung” atau “Duduk Bersama” yang dihadiri oleh masyarakat adat To Cerekang.

Selain itu, hadir pula Perkumpulan Wallacea, organisasi yang bergerak di isu lingkungan yang selama ini turut membantu perjuangan masyakat adat To Cerekeng.

Hasil dari Tudang Sipulung tersebut adalah masyarakat Cerekang bersatu untuk mencabut izin kerja PT. PUL.

Namun, untuk mencapai hal tersbut tentu tidak sekadar melawan perusahaan namun juga aparat.

Sehingga, PM-WTC mengajukan permohonan kepada pemerintah agar wilayah hutan adat To Cerekeng di keluarkan dari wilayah konsesi PT. PUL.

Didampingi oleh Perkumpulan Wallace, PM-WTC membawa permohonan tersebut ke pemerintah pusat.

Pemerintah merespon baik kedatangan PM-WTC.

Sehingga melalui diskusi yang dilakukan dengan pihak PT. PUL, mereka menyetujui dan berjanji untuk tidak menyentuh kawasan hutan adat masyarakat To Cerekeng.

Meskipun telah tercapai perjanjian secara lisan, masyarakat adat Cerekang masih merasa tidak aman terhadap segalas sesuai yang akan terjadi kedepannya.

Sehingga, masyarakat adat Cerekang bersama PM-WTC terus mengupayakan agar kawasan adat Cerekang dikeluarkan dari IUP PT. PUL.(*)