Warga Taccorong Bulukumba Temukan Beras SPHP Sulit Dimasak, Bulog Akan Telusuri

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah warga Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengeluhkan beras yang sulit dimasak.

Beras tersebut diketahui merupakan beras impor dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog.

Amar Ma'ruf, pengusaha kuliner di Taccorong, mengatakan beras tersebut tidak menyatu saat dimasak, berbeda dengan beras lokal pada umumnya.

“Baru kali ini saya temukan beras yang sulit menyatu saat dimasak. Saya sudah berusia 50 tahun dan sejak kecil diajarkan memasak oleh ibu saya, tapi baru kali ini mengalami hal seperti ini,” kata Amar, Jumat (19/9/2025).

Ia meminta agar Bulog dan instansi terkait segera meneliti kandungan dalam beras tersebut.

Menurutnya, jika terbukti mengandung bahan kimia berbahaya, beras itu sebaiknya segera ditarik dari peredaran.

“Kalau memang ada kandungan lain di dalamnya, jangan sampai beredar di Bulukumba atau daerah lain karena bisa merusak kesehatan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Faisal Armin, menyatakan pihaknya akan memeriksa laporan tersebut lebih lanjut.

“Saya akan cek dulu jenis berasnya. Memang ada jenis beras yang sifatnya pera, tidak pulen seperti beras lokal, apalagi yang baru dipanen,” kata Faisal.

Ia juga menyebut tengah berkoordinasi dengan tim di Bulog Bulukumba untuk melakukan penelusuran.

Program SPHP merupakan upaya pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran.

Beras SPHP berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan didistribusikan ke masyarakat melalui pasar tradisional, ritel modern, serta outlet Bulog, dengan kualitas setara beras medium.

Beras ini tersedia dalam bentuk curah maupun kemasan, umumnya 5 kilogram, dan bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta mencegah lonjakan harga beras.

Di Bulukumba, sebagai salah satu daerah penghasil beras, distribusi SPHP turut dijalankan oleh Bulog untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi warga. (*)