Profil Irjen Rusdi Hartono Letting Kapolri Tangkap 10 Pembakar DPRD Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Polda Sulsel di bawah komando Irjen Rusdi Hartono bergerak cepat menindaklanjuti pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

3 hari seusai pembakaran gedung, Polda Sulsel menangkap 10 orang terduga pelaku.

2 gedung wakil rakyat itu dibakar massa pada Jumat (29/8/2025) malam.

Senin (1/9/2025), Polda Sulsel berhasil menangkap 10 pelaku.

Irjen Rusdi Hartono lulusan Akpol 1991.

Ia satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel menangkap 12 orang usai demo rusuh di Makassar dan Palopo, Jumat-Sabtu (29-30/8/2025).

Aksi anarkis di Makassar menyebabkan dua gedung DPRD terbakar.

Ialah DPRD Kota Makassar di Jl AP Pettarani dan DPRD Provinsi Sulsel di Jl Urip Sumoharjo.

Direktur Reskrimum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono menyebut 10 orang ditangkap terkait pembakaran dua gedung DPRD di Makassar.

Dua orang lainnya ditangkap karena kericuhan di DPRD Kota Palopo.

"Sudah ada 10 yang kita amankan untuk dua gedung DPRD di Makassar, dan dua orang dari kericuhan gedung DPRD Palopo," kata Setiadi kepada Tribun, Selasa (2/9/2025) siang.

Ia belum merinci peran masing-masing terduga pelaku.

Namun, ia memastikan penyelidikan masih berjalan dan akan disampaikan secara terbuka saat rampung.

"Anggota terus bekerja. Nanti kita rilis semua, tunggu waktunya. Bisa saja ada tersangka lain," jelasnya.

Kabid Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menyampaikan timnya masih melakukan olah TKP di gedung DPRD Kota Makassar.

"Belum selesai," ujarnya singkat.

Sehari sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono meninjau langsung lokasi kebakaran. Ia menegaskan seluruh pelaku bakal diproses hukum.

"Ini proses yang sedang kami lakukan. Potensial tersangka sudah ada. Semoga segera kami selesaikan sebaik-baiknya," kata Rusdi.

Ia menyebut sejumlah terduga pelaku sudah teridentifikasi.

"Mudah-mudahan tak lama lagi kami bisa melakukan pendekatan hukum yang lebih jelas," tegas mantan Kapolda Jambi ini.

Rusdi juga mengungkapkan sebanyak 61 unit mobil dan 15 sepeda motor hangus terbakar dalam kejadian itu. Kendaraan yang rusak parah itu dijadikan barang bukti penyelidikan.

"Ini menjadi bukti kerusakan dan aset negara yang terdampak," bebernya.

Ia menyebut kerugian negara akibat aksi rusuh ini mencapai sekitar Rp250 miliar.

"Total lebih kurang Rp250 miliar kerugian negara akibat perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Prabowo Pembakaran Gedung Niatnya Bikin Rusuh

Prabowo menilai aksi pembakaran gedung DPRD di Kota Makassar adalah tindakan makar.

Menurutnya pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menyampaikan pendapat.

"Kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat," kata Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).
 
Prabowo juga menyinggung kebakaran gedung DPRD Makassar yang menyebabkan 4 orang aparatur sipil negara (ASN) menjadi korban.

Menurut dia, kejadian itu semakin menegaskan bahwa aksi itu bukanlah penyampaian pendapat karena korban yang jatuh  bukanlah orang-orang yang berpolitik.

"Dan ingat, di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik (menjadi) korban, gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan melindungi setiap aksi unjuk rasa sebagai bentuk penjaminan hak untuk menyampaikan pendapat selama unjuk rasa digelar secara damai dan sesuai aturan.

Namun, ia mengaku mendapatkan laporan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang berniat berbuat rusuh dengan membawa petasan.

"Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat dan besar, dan ini anggota (polisi) banyak kena petasan," kata Prabowo.

"Ini sudah menurut saya memang-memang sudah perusuh, niatnya membakar, ditemukan truk isinya alat-alat untuk membakar," imbuh dia.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal menyelidiki insiden-insiden tersebut dan bakal menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat," kata Prabowo.

Aksi unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di berbagai daerah pada Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu (30/8/2025) berakhir ricuh.

Demonstrasi yang awalnya ditujukan untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap DPR, kemudian melebar menjadi amarah terhadap aparat kepolisian.

Kericuhan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka, tetapi juga mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas publik.

Sejumlah gedung pemerintahan bahkan hangus terbakar setelah dikuasai massa, yakni Gedung Grahadi di Surabaya, Gedung DPRD Makassar, Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Gedung DPRD Solo, Gedung DPRD Kabupaten Kediri, dan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat.

Rusdi Hartono

Rusdi Hartono (lahir 27 April 1969) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 12 Maret 2025 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Rusdi lahir di Jakarta pada 27 April 1969.

Ia merupakan alumni dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991 bersama dengan Listyo Sigit Prabowo dan Supriono.

Ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2000, Sekolah Staf dan Pimpinan tahun 2006 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi pada tahun 2015.

Kariernya dimulai dari menjabat sebagai perwira pertama di Kepolisian DaerahJawa Tengah pada tahun 1991 dan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukorejo pada tahun 1992.

Tidak diketahui pasti kapan ia mulai menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, tapi dia menjabat sejak 2008.

Kemudian, pada bulan Juli 2010, dia diketahui menjabat sebagai Kapolres Cimahi sebelum dimutasi menjadi Wakil Direktur Lantas Kepolisian Daerah Riaupada tanggal 7 Oktober 2010.

Selanjutnya, dia menggantikan Joni Triharto pada tanggal 11 Februari 2011 sebagai Direktur Lantas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Setelah dua tahun menjabat, ia diketahui menjabat posisi yang sama di Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tahun 2013.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Kota Besar Makassar menggantikan Ferry Rahman, dia sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Regident Korlantas Kepolisian Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 2016, ia menjabat sebagai kepala bagian kuhjar pendidikan pengembangan spesial kurikulum lembaga pendidikan polisi.

Sebelum dimutasi pada tahun 2020 menjadi Kepala Biro Pembinaan Operasi, ia sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Biro Pembinaan Operasi yang digantikan oleh Muhammad Firman.

Posisi ini hanya bertahan sementara dan dia kembali dimutasi pada tahun yang sama menjadi Kepala Biro Pengembangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat menggantikan Awi Setiyono.

Akhirnya, ia dipromosi pada 29 Desember 2021 menjadi Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Kemudian pada 14 Oktober 2022, ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi menggantikan Rachmad Wibowo.

Jabatan ini pun berganti dua tahun kemudian menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggantikan Yudhiawan Wibisono.