Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

17.094 Anak di Bone Tak Bersekolah, Dinas Pendidikan Luncurkan Gerakan SIAMASEI

Program ini bertujuan mengembalikan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan agar kembali memperoleh hak belajar.

Tayang:
Penulis: Wahdaniar | Editor: Ansar
Tribun-timur.com
ANAK TIDAK SEKOLAH – Suasana Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2026 di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Selasa (9/6/2026). Dinas Pendidikan Bone meluncurkan gerakan SIAMASEI untuk mengembalikan 17.094 anak yang tercatat berada di luar sistem pendidikan agar kembali memperoleh hak belajar. 

Libatkan Desa hingga Tokoh Masyarakat

Penanganan ATS akan dilakukan secara lintas sektor.

Pemerintah melibatkan kecamatan, desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekolah formal dan nonformal, tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat.

Bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah akan mengoptimalkan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

PIP merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat untuk membantu biaya sekolah siswa dari keluarga kurang mampu.

Sementara PKH adalah bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang salah satu komponennya mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

Adapun bagi anak yang terkendala administrasi kependudukan, pemerintah akan membantu proses pengurusan dokumen agar dapat kembali mengakses layanan pendidikan.

Bone Peringkat Kedua ATS di Sulsel

Sebagai tahap awal, program SIAMASEI akan difokuskan pada sembilan kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi.

Yakni Kecamatan Tellu Siattinge, Tanete Riattang Timur, Dua Boccoe, Kajuara, Ajangale, Tanete Riattang Barat, Sibulue, Amali, dan Ponre.

Sekretaris Dinas Pendidikan Bone, Abd Rahman, mengatakan tingginya jumlah ATS menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Saat ini Kabupaten Bone tercatat sebagai daerah dengan jumlah ATS tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.

“Predikat nomor dua ATS di Sulsel tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Ini harus menjadi motivasi untuk bergerak lebih cepat menekan angka anak tidak sekolah,” ujarnya.

Menurut Abdul Rahman, Dinas Pendidikan selama ini telah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di antaranya Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Limas) dan program Wali Desa yang berfokus pada pendampingan anak-anak yang berisiko putus sekolah.

Ia optimistis jumlah ATS di Bone dapat ditekan apabila seluruh pihak bergerak bersama dengan data yang akurat dan langkah yang terukur.

“Kalau kita bekerja secara kolaboratif, kami optimistis angka ATS di Kabupaten Bone bisa ditekan secara bertahap, bahkan minimal hingga 50 persen,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved