17.094 Anak di Bone Tak Bersekolah, Dinas Pendidikan Luncurkan Gerakan SIAMASEI

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Sebanyak 17.094 anak di Kabupaten Bone saat ini tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS).

Angka tersebut bukan sekadar data statistik.

Di baliknya, ada ribuan anak yang belum pernah menginjak bangku sekolah, terpaksa putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Kondisi itu mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone meluncurkan gerakan SIAMASEI (Sinergitas Menjemput Anak Tidak Sekolah ke Sekolah Inklusif).

Program ini bertujuan mengembalikan anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan agar kembali memperoleh hak belajar.

Peluncuran SIAMASEI dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pendidikan.

Mulai dari pengawas sekolah, penilik pendidikan nonformal, kepala sekolah, operator data pendidikan, hingga pengelola PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal.

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Bone, Hj Andi Rasna, mengatakan persoalan ATS tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan.

“Masalah anak tidak sekolah adalah persoalan bersama. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Ribuan Anak Kehilangan Akses Pendidikan

Berdasarkan data terbaru, dari total 17.094 ATS di Bone, sebanyak 8.711 anak tercatat belum pernah bersekolah.

Kemudian 2.686 anak berstatus putus sekolah.

Sementara 5.697 anak lainnya telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan, namun tidak melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Andi Rasna menilai angka tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bone.

Sebab, setiap anak yang tidak bersekolah berpotensi kehilangan kesempatan meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan.

“Ketika semua pihak bergerak bersama, angka 17.094 bukan lagi sekadar statistik. Angka itu adalah 17.094 mimpi yang harus kita perjuangkan agar kembali menemukan jalannya menuju bangku sekolah,” katanya.

Bukan Hanya Soal Biaya Sekolah

Dinas Pendidikan Bone mengungkapkan penyebab anak tidak sekolah sangat beragam.

Tidak semuanya disebabkan oleh faktor ekonomi.

Sebagian anak terkendala biaya pendidikan dan kebutuhan keluarga.

Sebagian lainnya terhambat karena menikah di usia dini.

Ada pula yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.

Selain itu, persoalan administrasi kependudukan juga menjadi kendala.

Masih ditemukan anak yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, maupun akta kelahiran.

Padahal dokumen tersebut menjadi syarat penting dalam proses pendaftaran sekolah dan pengurusan berbagai bantuan pendidikan.

Karena itu, melalui SIAMASEI, pemerintah tidak hanya melakukan pendataan.

Tim yang dibentuk akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data, mencari penyebab anak tidak sekolah, sekaligus mencarikan solusi sesuai kondisi masing-masing.

Libatkan Desa hingga Tokoh Masyarakat

Penanganan ATS akan dilakukan secara lintas sektor.

Pemerintah melibatkan kecamatan, desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekolah formal dan nonformal, tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat.

Bagi anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah akan mengoptimalkan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

PIP merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat untuk membantu biaya sekolah siswa dari keluarga kurang mampu.

Sementara PKH adalah bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang salah satu komponennya mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

Adapun bagi anak yang terkendala administrasi kependudukan, pemerintah akan membantu proses pengurusan dokumen agar dapat kembali mengakses layanan pendidikan.

Bone Peringkat Kedua ATS di Sulsel

Sebagai tahap awal, program SIAMASEI akan difokuskan pada sembilan kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi.

Yakni Kecamatan Tellu Siattinge, Tanete Riattang Timur, Dua Boccoe, Kajuara, Ajangale, Tanete Riattang Barat, Sibulue, Amali, dan Ponre.

Sekretaris Dinas Pendidikan Bone, Abd Rahman, mengatakan tingginya jumlah ATS menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Saat ini Kabupaten Bone tercatat sebagai daerah dengan jumlah ATS tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.

“Predikat nomor dua ATS di Sulsel tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Ini harus menjadi motivasi untuk bergerak lebih cepat menekan angka anak tidak sekolah,” ujarnya.

Menurut Abdul Rahman, Dinas Pendidikan selama ini telah menjalankan sejumlah program untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di antaranya Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Limas) dan program Wali Desa yang berfokus pada pendampingan anak-anak yang berisiko putus sekolah.

Ia optimistis jumlah ATS di Bone dapat ditekan apabila seluruh pihak bergerak bersama dengan data yang akurat dan langkah yang terukur.

“Kalau kita bekerja secara kolaboratif, kami optimistis angka ATS di Kabupaten Bone bisa ditekan secara bertahap, bahkan minimal hingga 50 persen,” tandasnya. (*)