DPRD Bone Bimtek ke Bandung saat Prabowo Gaungkan Hemat Anggaran, Warga Protes Keras

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Beberapa anggota DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, bimbingan teknis (bimtek) di luar daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selama empat hari, mulai 23 hingga 26 April 2026.

Informasi yang dihimpun menyebutkan tidak seluruh anggota DPRD Bone mengikuti kegiatan.

DPRD Bone memiliki 45 anggota tersebar di 12 partai politik.

Sebagian memilih tidak hadir, sementara lainnya tetap mengikuti rangkaian bimtek hingga selesai.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti berapa jumlah anggota DPRD Bone yang mengikuti kegiatan, termasuk total anggaran.

Selain itu, belum ada penjelasan resmi terkait materi yang dibahas maupun alasan pemilihan lokasi kegiatan di luar Sulawesi Selatan, di tengah upaya penghematan anggaran daerah.

Secara umum, kegiatan bimbingan teknis bagi anggota legislatif bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan di luar daerah kerap menjadi sorotan, terlebih saat pemerintah sedang mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

Seorang anggota DPRD Bone, Andi Muhammad Fadel, menyebut keikutsertaan dalam bimtek merupakan bagian dari komitmen peningkatan kualitas kinerja.

“Alhamdulillah, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bone mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Bandung guna memperkuat peran dalam pengawasan APBD dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” ujarnya melalui unggahan di akun Facebooknya @Andi Muhammad Fadel, Minggu (26/4/2026).

“Kami turut hadir sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas diri dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, warga Bone memberikan kritik keras terkait diadakannya kegiatan tersebut.

Warga Kecamatan Tanete Riattang, Rahmat (34) menilai kegiatan peningkatan kapasitas memang penting, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau memang untuk peningkatan kinerja itu bagus, tapi waktunya harus tepat. Sekarang kan lagi efisiensi,” ujarnya.