Atur Mobilitas dan Hemat Anggaran, Pemkab Bone Terapkan WFH di Hari Rabu

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengatur mobilitas pegawai sekaligus mendorong efisiensi anggaran operasional di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengatakan penerapan WFH dilakukan dengan mempertimbangkan pola aktivitas kerja ASN dalam sepekan.

“Iya, di Pemda itu kita melakukan Work From Home hari Rabu. Rencana di hari Rabu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memberikan jeda aktivitas di tengah pekan agar arus pergerakan masyarakat tidak terlalu padat.

Dengan adanya jeda tersebut, mobilitas ASN diharapkan menjadi lebih teratur dan tidak menumpuk pada hari-hari tertentu.

“Supaya nanti ada jeda di hari Rabu itu, jadi tidak terlalu padat. Kita ingin arusnya lebih aman,” jelasnya.

Selain mengatur mobilitas, kebijakan WFH juga dinilai mampu menekan pengeluaran daerah, terutama biaya operasional kantor.

Andi Asman Sulaiman menyebut, ASN golongan IIIA ke bawah akan menjalani WFH, kecuali mereka yang bertugas pada sektor pelayanan publik serta pejabat eselon II.

“Kalau hari Rabu itu seluruh pegawai di golongan 3A, kecuali yang layanan ya, eselon 2. Jadi penghematannya luar biasa karena tidak ke kantor,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.

Pemerintah daerah, kata dia, memastikan unit layanan tetap beroperasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, salah seorang ASN Pemkab Bone, Ilham, menyambut baik kebijakan tersebut.

Ia mengaku merasa terbantu karena pengeluaran harian bisa ditekan saat bekerja dari rumah.

“Senang tentu, karena pengeluaran bisa berkurang. Apalagi kalau tidak ke kantor, biaya bensin dan makan juga bisa dihemat,” tandasnya.

Ilham berharap kebijakan WFH ini dapat diterapkan secara konsisten tanpa mengurangi kinerja ASN di lingkungan Pemkab Bone.