Ini Penjelasan BPN Bone, Kenapa Transport Petugas Ukur Tak Dibiayai Pusat

Dari sisi sumber daya manusia, BPN Bone saat ini memiliki sekitar 70 pegawai. 

Meski terdapat beberapa posisi yang kosong, seluruh personel tetap dimaksimalkan untuk mendukung pelayanan, bahkan hingga bekerja di luar jam kerja.

“Dengan tenaga yang ada, kami maksimalkan. Teman-teman juga sering bekerja sampai malam hari, belum lagi kegiatan lain seperti PTSL di lapangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Laskar Arung Palakka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Kamis (16/4/2026).

Aksi yang dipimpin langsung oleh Andi Akbar Napoleon ini diwarnai dengan pembakaran ban bekas di depan kantor tersebut.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Bone untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Dalam orasinya, Andi Akbar Napoleon menyoroti buruknya pelayanan pertanahan yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan keadilan. 

Ia menegaskan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

“Pelayanan pertanahan bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas kepastian hidup dan perlindungan hukum,” ujarnya.

Ia menyebut, masyarakat masih kerap menghadapi proses pengurusan yang berbelit-belit, waktu yang tidak jelas, hingga minimnya transparansi informasi.

“Berkas yang diajukan seringkali hilang tanpa penjelasan, proses diperlambat tanpa alasan, dan pelayanan terasa tidak berpihak kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyinggung adanya dugaan praktik mafia tanah yang dinilai meresahkan masyarakat. 

Mereka menilai kondisi tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Dalam tuntutannya, Laskar Arung Palakka mendesak perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Kantor ATR/BPN Bone agar lebih cepat, transparan, dan profesional.

Massa juga meminta Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup BPN Bone, termasuk menyoroti penempatan pegawai yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.