Jejak Akmal Pasluddin di Belakang Asman, Figur Lapangan Selesaikan Masalah

Ringkasan Berita:

• Dalam berbagai momentum, Andi Akmal dikenal tidak segan turun langsung ke lapangan untuk meredam situasi, mendengar keluhan warga, hingga mencarikan solusi
• Tahun 2026 jadi tahun kedua bagi Andi Akmal Pasluddin di Pemkab Bone bersama Andi Asmal Sulaiman

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE — Sosok Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, kerap tampil di garda terdepan setiap kali terjadi persoalan besar di tengah masyarakat.

Dalam berbagai momentum, Andi Akmal dikenal tidak segan turun langsung ke lapangan untuk meredam situasi, mendengar keluhan warga, hingga mencarikan solusi.

Salah satunya terlihat saat aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Agustus 2025 lalu.

Saat itu, Andi Akmal memilih berdiri di barisan depan menghadapi massa aksi, berdialog langsung dengan para demonstran, serta berupaya meredam ketegangan agar situasi tetap kondusif.

Tak hanya itu, pada November 2025, ia kembali turun tangan saat warga di Mappolo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, menolak rencana perpanjangan Bandara Arung Palakka.

Dalam persoalan tersebut, Andi Akmal melakukan negosiasi langsung dengan warga yang terdampak.

Bahkan, ia beberapa kali mendatangi lokasi persawahan milik warga yang masuk dalam rencana perluasan bandara, guna melihat langsung kondisi di lapangan.

Memasuki April 2026, Andi Akmal kembali menunjukkan perannya saat menerima keluhan warga terkait proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Bajoe.

Warga mengeluhkan aktivitas proyek yang mengganggu, mulai dari debu hingga akses jalan yang terdampak.

Menanggapi hal tersebut, Andi Akmal turun langsung ke lokasi proyek dan menemui pihak pelaksana untuk meminta agar pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar.

Terbaru, Andi Akmal juga menemui ratusan tenaga kebersihan non-PPPK PW di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone yang mengeluhkan gaji mereka belum dibayarkan selama empat bulan.

Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan secara langsung kondisi yang terjadi sekaligus menyampaikan solusi yang tengah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Andi Akmal menjelaskan bahwa anggaran gaji tenaga non-PPPK sebenarnya telah tersedia, namun belum dapat dicairkan karena terkendala regulasi dari pemerintah pusat.

“Saya dihubungi Bupati Bone untuk melakukan tudang sipulung bersama rekan-rekan tenaga kebersihan DLH Bone guna menjelaskan permasalahan yang ada,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).