UPT BPOM Bone Resmi Beroperasi, Awasi Peredaran Obat dan Makanan di Wilayah Bosowasi

Ringkasan Berita:

• UPT BPOM resmi hadir di Kabupaten Bone setelah diresmikan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, disaksikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman.
• UPT BPOM Bone akan membawahi empat daerah di wilayah BOSOWASI, yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan.

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)resmi hadir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Lokasinya di Jl Wahidin, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone.

Peresmian Gedung UPT BPOM Bone ditandai pengguntingan pita oleh Kepala BPOM R  Prof dr Taruna Ikrar, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Jumat (6/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM RI, Prof Taruna Ikrar, mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat dengan celana hitam.

Sementara Andi Sudirman Sulaiman mengenakan baju putih lengan panjang dipadukan celana hitam.

Adapun Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengenakan pakaian dinas harian (PDH) berwarna cokelat muda.

Acara peresmian juga diikuti secara daring Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) serta Kepala BPOM Makassar.

Prof Taruna Ikrar mengatakan, hari ini ada tujuh UPT BPOM yang diresmikan secara bersamaan dan dipusatkan di Kabupaten Bone.

“Kenapa dipusatkan di Bone, ada beberapa alasan," kata Prof Taruna Ikrar.

"Salah satunya karena kesiapan daerahnya, mulai dari bangunan, fasilitas, hingga dukungan pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia menjelaskan UPT BPOM Bone nantinya akan membawahi empat kabupaten di wilayah Bosowasi yakni Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai.

“Di Sulawesi Selatan saat ini sudah ada tiga balai POM, yaitu Balai Besar POM Makassar, Balai POM Palopo, serta UPT BPOM Bone,” jelasnya.

Taruna Ikrar juga menegaskan bahwa salah satu fokus pengawasan BPOM adalah melindungi masyarakat dari peredaran produk berbahaya, termasuk kosmetik dan skin care yang tidak memiliki izin edar.

“Sekarang banyak skin care yang beredar dan bisa saja mengandung bahan berbahaya. Untuk itu kami hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu,” ujarnya.