Ribuan Warga Bone Pulang dari Rumah Sakit Akibat BPJS Nonaktif

Ringkasan Berita:

• Penonaktifan peserta PBI-JK di Bone, Sulsel membuat ribuan warga tak bisa melanjutkan perawatan di rumah sakit. 
• Anggota DPRD Bone, Andi Muhammad Salam, menilai solusi ada pada pelunasan tunggakan BPJS dan penerapan UHC Non-Cut Off. 
• Dengan anggaran Rp170 miliar, seluruh penduduk Bone akan dijamin layanan kesehatan hanya dengan KTP.
• Kepala desa berharap kebijakan segera berjalan agar masyarakat kembali mendapat akses normal.

 

TRIBUN-TIMUR.COM - Polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terus menimbulkan keresahan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kabupaten Bone berada di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Ibu kotanya adalah Watampone, yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang.

Jarak ke Makassar ibu Kota Provinsi Sulsel sekitar 170 km. 

Di Kabupaten berjuluk Bumi Arung Palakka ini, ribuan warga dilaporkan terpaksa pulang dari rumah sakit karena status BPJS Kesehatan mereka tiba-tiba nonaktif.

Sementara keluhan datang hampir setiap hari dari 27 kecamatan.

Sejumlah kepala desa mengaku kebingungan menampung laporan warganya yang tak lagi bisa mengakses layanan kesehatan gratis.

Anggota Komisi IV DPRD Bone, Andi Muhammad Salam, menilai kondisi ini terjadi akibat kebijakan penonaktifan PBI dari pemerintah pusat.

Menurutnya, persoalan tersebut bisa segera teratasi jika pemerintah daerah melunasi tunggakan BPJS dan menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off.

“Sebenarnya solusinya itu gampangji. Solusinya hanya satu, ya harus segera kita bayar utang di BPJS agar kita UHC Non-Cut Off,” ujar legislator yang akrab disapa Lilo, Jumat (13/2/2026). 

Ia menjelaskan, jika UHC Non-Cut Off berjalan, seluruh penduduk Bone sekitar 800 ribu jiwa akan otomatis terjamin layanan kesehatannya hanya dengan menunjukkan KTP, termasuk 69 ribu peserta yang kini sedang dinonaktifkan.

Anggaran untuk UHC Non-Cut Off, kata Lilo, telah disiapkan lebih dari Rp170 miliar dalam APBD 2026.

“Sekarang bolanya ada di keuangan daerah, silakan bayar. Kalau sudah dibayar, tidak berdampak lagi penonaktifan dari pusat,” tegasnya.

Warga Terpaksa Pulang

Baca juga: 12.938 Warga Bulukumba Kehilangan BPJS PBI, Wabup Pastikan Tetap Dilayani

Dampak penonaktifan disebut sudah sangat terasa.