Penyebab Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong Walkout Saat Rapat Paripurna APBD Perubahan

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 berlangsung panas, Kamis (18/9/2025). 

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong memilih walkout meninggalkan ruang sidang setelah menyampaikan sejumlah alasan krusial terkait rancangan APBD Perubahan tersebut.

Andi Tenri Walinonong menilai selisih antara APBD Pokok dengan APBD Perubahan sangat timpang bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Hal itu, menurutnya, juga dapat dilihat dalam dokumen RPJMD yang menjadi acuan pembangunan daerah.

Lebih jauh, ia menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan yang sebesar Rp120 miliar saja belum tercapai. 

Namun dalam rancangan APBD Perubahan, ditambahkan lagi Rp104 miliar dengan tenggat waktu hanya empat bulan hingga Desember 2025.

 “Sangat tidak mungkin untuk mencapai target tersebut. Data lima tahun terakhir di RPJMD juga membuktikan hal itu,” tegasnya.

Andi Tenri juga menyebutkan, hingga September realisasi belanja masih di angka 55 persen. 

"Namun pemerintah Kabupaten Bone tetap menambahkan PAD Rp104 miliar yang otomatis akan digunakan untuk belanja," akuinya. 

Baca juga: Blak-blakan Ketua DPRD Andi Tenri Walinonong Penyebab Hj Faidah Batal Jabat Sekwan Bone

Kondisi ini, katanya, berpotensi menciptakan defisit 2026 yang sudah direncanakan sejak APBD Perubahan kali ini.

Ia mengingatkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) telah menegaskan agar pemerintah daerah tidak menambahkan target PAD yang sulit dicapai dalam APBD Perubahan. 

Sementara itu, realisasi belanja selama lima tahun terakhir, berdasarkan RPJMD, selalu di atas 90 persen kecuali tahun 2021 akibat pandemi Covid-19.

 Atas capaian itu, Bone mendapat Dana Insentif Daerah (DID).

“Pertanyaannya, bagaimana nantinya di 2026 jika pola seperti ini terus dipaksakan?,” ujarnya.

Selain itu, ia menyinggung fakta terkini soal fiskal nasional, di mana dana transfer ke daerah (TKD) diperkirakan turun pada 2026 setelah Presiden RI mengumumkan pengurangan sekitar Rp200 triliun dalam pidatonya pada 16 Agustus 2025.