Penyebab Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong Walkout Saat Rapat Paripurna APBD Perubahan

Kebijakan Gubernur Sulsel Nomor 963/VII/2025 tentang kuota peserta Universal Health Coverage (UHC) juga menambah beban Pemerintah Kabupaten Bone. 

"Kuota yang sebelumnya ditanggung 40 persen oleh provinsi kini hanya 20 persen, sehingga 80 persen ditanggung Pemkab Bone," jelasnya.

Tak hanya itu, Pemkab Bone juga harus menanggung beban pengangkatan sekitar 4.000 PPPK beserta gaji ke-13, gaji ke-14, dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP).

“Kenapa kita tidak fokus ke pelayanan dasar dan belanja wajib saja? Bahkan TPP PPPK yang diangkat tahun lalu belum dibayarkan, padahal dalam Perbup jelas disebutkan akan dibayar setelah setahun bekerja. Hari ini sudah setahun, tapi belum ada realisasi,”akuinya.

Atas dasar itulah, Andi Tenri menegaskan sikapnya dengan walkout dari paripurna.

Ia menyarankan agar Pemkab Bone lebih realistis dan memprioritaskan belanja wajib terlebih dahulu demi menjaga kesehatan fiskal daerah.

"Saran ke Pemkab Bone, lebih baik fokus ke belanja wajib saja dulu," tandasnya. 

Profil Andi Tenri Walinonong

Andi Tenri Walinonong salah satu politisi mencuri perhatian.

Ia dilantik menjadi Ketua DPRD Bone saat ia berusia 31 tahun.

Andi Tenri Walinonong lahir di Bone, 28 Desember 1993.

Ia merupakan perempuan pertama menjabat Ketua DPRD Bone.

Baca juga: Profil Andi Asman Sulaiman Bupati Bone, Umumkan Pecat Dua ASN Hari Pertama Kerja Usai Lebaran

Putri dari tokoh masyarakat Kecamatan Ulaweng H Andi Maddusila Takka. 

Ibunya Hj Andi Hermi Sanawawi.