Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

BI Sulsel

BI Sulsel: Pasar Ekspor Jangan Hanya Andalkan Tiongkok

BI Sulsel mendorong pembukaan pasar ekspor baru dan peningkatan produktivitas pertanian untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Tayang:
Penulis: Rudi Salam | Editor: Sukmawati Ibrahim
Muh Abdiwan/Tribun Timur
EKONOMI SULSEL - Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda (dua dari kanan) memaparkan kondisi ekonomi Sulsel dalam Bincang Bareng Media di Backyard Cafe, Jalan Danau Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (26/8/2025). BI Sulsel menilai perekonomian Sulsel tumbuh stabil di tahun 2025, dalam rentang 4,8 persen hingga 5,6 persen. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan menilai perekonomian Sulsel tumbuh stabil pada 2025, dalam rentang 4,8 hingga 5,6 persen.

Namun, sejumlah tantangan perlu segera diatasi agar pertumbuhan tetap terjaga.

Tantangan tersebut dipaparkan BI Sulsel dalam Bincang Bareng Media di Backyard Cafe, Jalan Danau Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (26/8/2025).

Hadir Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, Deputi Kepala Perwakilan Ricky Satria, dan Wahyu Purnama.

Tantangan pertama berasal dari sektor ekspor, khususnya nikel.

Rizki mengatakan produksi smelter nikel menurun, ditambah isu ketenagakerjaan.

“Industri pengolahan terbatas di area produk setengah jadi (ferro nickel), dibutuhkan ekosistem baterai EV,” kata Rizki.

Baca juga: BI Pangkas Suku Bunga, Pengamat Ekonomi Ungkap Plus Minusnya

Sektor pertanian juga menghadapi rendahnya produktivitas akibat turunnya indeks pertanaman dampak El Nino.

Di sektor perkebunan, produksi kakao menurun hingga impor lebih besar dari ekspor.

Hilirisasi sektor perikanan juga minim karena sebagian besar rumput laut diekspor dalam bentuk kering.

Menjawab tantangan tersebut, BI Sulsel merekomendasikan sejumlah langkah.

Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk membuka pasar ekspor baru di luar Tiongkok.

Potensi pasar ekspor antara lain India, Uni Eropa, dan negara ASEAN.

“Ini untuk mengurangi risiko ketergantungan tunggal (Tiongkok) melalui kemitraan dagang strategis dengan produsen global untuk kontrak pasokan jangka panjang,” jelas Rizki.

Pemerintah juga perlu mengundang industri EV melalui insentif fiskal bagi industri baterai kendaraan listrik.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved