3. Said Abdullah

Politikus PDI Perjuangan ini sejak usia muda telah merintis karier di partai berlambang kepala banteng. 

Diawali sebagai Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep pada 1982-1985 karier Said Abdullah di PDI-P terus melesat. 

Sejumlah posisi penting menjadi tanggung jawabnya. Kini pria kelahiran Sumenep 22 Oktober 1962 ini menjabat Ketua DPP PDI-P bidang perekonomian.

Said Abdullah dikenal sebagai seorang yang loyal dan setia pada Megawati Soekarnoputri. 

Saat Kongres PDI di Medan tahun 1996, ia setia mengikuti jalan politik sang putri Proklamator RI.

Ia menolak kepemimpnan Soerjadi mengambil alih kepemimpinan Megawati di PDI. 

Kesetiaannya kepada Megawati ditegaskan dengan memilih ikut Kongres V PDI di Bali.

Mengesahkan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI periode 1998-2003. 

Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) agar bisa menjadi peserta pemilu 1999.

Pada Pemilu 2024, Said kembali maju sebagai caleg dari dapil Jawa Timur XI meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. 

Di Pileg 2024 ini Said menjadi caleg yang meraih suara tertinggi secara nasional, ia tercatat meraih 528.815 suara. 

Said memperoleh 58.539 suara dari Bangkalan, 172.404 suara dari Sampang, 26.377 suara dari Pamekasan, dan 271.495 suara dari Sumenep. 

Perolehan suara Said setara dengan 80,13 persen dari seluruh perolehan suara PDI-P di dapil Jatim XI.

4. Utut Adianto

Politisi PDI Perjuangan ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam kariernya, baik sebagai atlet catur maupun sebagai politisi

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2024-2029.

Utut Adianto, memiliki perjalanan karier yang unik. 

Pria kelahiran Jakarta, 16 Maret 1965 ini awalnya adalah seorang pecatur legendaris Indonesia yang berhasil meraih gelar Grandmaster Internasional pada usia 21 tahun, menjadikannya pecatur termuda Indonesia yang meraih prestasi tersebut pada masanya. 

Perjalanan politik Utut dimulai saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga).

Dalam waktu singkat, ia dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting, termasuk menjadi Ketua Fraksi PDI-Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2014-2019.

Prestasi politik Utut terus menanjak hingga ia diangkat menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga pada 20 Maret 2018. 

5. Deddy Sitorus

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A nama lengkap Deddy Sitorus.

Lahir  17 November 1970, saat ini Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara.

Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI sejak 2019.

Deddy Sitorus pernah menjadi calon anggota DPR-RI masa bakti 2014–2019 untuk daerah pemilihan Riau II namun gagal terpilih.

Deddy Sitorus menghabiskan masa kecilnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Di DPP PDIP Deddy Sitorus dipercaya sebagai salah satu ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu.

Di Pilpres 2019, Deddy Sitorus adalah Anggota Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.

Sementara di Pilpres 2024 lalu, Deddy Sitorus dipercaya sebagai sekretaris tim relawan pemenangan Ganjar-Mahfud MD.

Ia belum lama ini juga mengusulkan posisi Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini muncul setelah melihat hasil sementara Pilkada Serentak 2024.

Di mana PDIP merasa kekalahan mereka di Pilkada 2024 disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian yang diistilahkan 'parcok' alias partai coklat.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri," ungkap Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.

Pernyataan Deddy Sitorus memantik beragam tanggapan dari elemen masyarakat, baik yang pro dan kontra.

Versi terbaru pengamat

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, beberapa nama di internal DPP PDIP akan mengisi jabatan Sekjen.

Rangkap jabatan Ketua Umum dan Sekjen partai diemban Megawati Soekarnoputri saat ini tidak akan berlangsung lama.

Sehingga menurut dia, DPP PDIP akan tetap memilih Sekjen baru.

"Rangkap jabatan itu diperkirakan hanya sementara," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Minggu (3/8/2025).

"Sebab, di usia senja ini mustahil bagi Megawati mampu merangkap jabatan," lanjut dia.

 Sebelum struktur kepengurusan baru diajukan ke Kementerian Hukum, diperkirakan posisi sekjen sudah diubah.

Jamiluddin menilai ada kemungkinan Hasto Kristiyanto kembali menduduki posisi sekjen untuk lima tahun mendatang.

"Untuk menjaga soliditas internal partai. Dengan Hasto tetap menjadi sekjen, maka kubunya akan memberi dukungan penuh kepada Megawati," kata Jamiluddin.

Menurut dia, solidnya internal PDIP diperlukan.

Megawati akan lebih mudah mengatasi gangguan dari eksternal.

"Hasto selama ini sudah teruji loyalitasnya Karena itu, Megawati akan lebih nyaman dan aman bila Hasto tetap menjadi Sekjen," kata dia.

Selain Hasto, Jamiluddin menilai ada sosok putra Megawati Soekarnoputri yakni Prananda dan kader DPP PDIP lainnya Ahmad Basarah.

Prananda dinilai bakal potensi ditunjuk sebagai sekjen lantaran sudah lama yang bersangkutan terlibat menangani internal PDIP.

"Karena itu, Prananda sebenarnya sudah berpengalaman dalam melaksanakan fungsi dan tugas kesekjenan," kata dia.

"Karena itu, bila Prananda menjadi sekjen, ia sudah langsung dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya," kata dia.

Prananda relatif diterima di semua faksi di PDIP.

Jika Prananda sekjen, kiranya relatif dapat diterima semua faksi.

"Selain itu, Prananda tentu tidak akan berkhianat kepada ibundanya," kata dia.

"Hal ini kiranya akan membuat Megawati lebih nyaman dan aman dari gangguan internal," kata dia.

Soal sosok Ahmad Basarah, Jamiluddin menyebut kader senior loyalitas.

Selain itu, Megawati juga terlihat mempercayai Ahmad Basarah.

Kepercayaan itu dapat dilihat dengan dipertahankannya Basarah di kepengursan DPP PDIP untuk periode baru.

"Selain itu, Ahmad Basarah juga pernah dipercaya sebagai juru bicara partai," kata dia.

"Bahkan ia pernah mewakili PDIP menjadi Wakil Ketua MPR RI," ucap dia.

Atas hal itu, Megawati sebenarnya tak harus hanya mengandalkan Hasto untuk posisi Sekjen. 

Jika  Hasto terlalu lama Sekjen, dikhawatirkan akan terjebak pada rutinitas dan meminimalisir inovasi dan kinerja di internal Partai.

"Karena itu, tak salah kiranya bila Megawati menempatkan Prananda atau Ahmad Basarah menjadi sekjen," kata dia.

"Harapannya, agar ada penyegaran dan inovasi dalam pengelolaan internal PDIP,"

"Dengan begitu, PDIP bisa menjadi partai modern yang ideologis," kata dia. (*)