TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah nama beredar sebagai sosok digadang gantikan Hasto Kristiyanto di PDIP.

Pada 2024 lalu, ada lima nama politisi PDIP disebut berpeluang gantikan Hasto sebagai Sekjen.

Setelah Hasto bebas, nama calon Sekjen bertambah jadi enam orang.

Tambahan itu adalah Prananda Prabowo anak Ketua Umum PDIP, Megawati.

Megawati merangkap jabatan sebagai Ketum sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Hal ini menyusul kosongnya kursi Sekjen setelah Hasto Kristiyanto dibebaskan dari tahanan dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik serta Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Voxpol Center, menilai langkah Megawati ini adalah strategi untuk menjaga PDIP.

Menurutnya, Megawati berupaya membendung "infiltrasi kekuatan eksternal" yang ingin mengintervensi arah politik partai.

Adapun pengumuman rangkap jabatan ini merupakan hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali.

Dalam struktur kepengurusan baru periode 2025-2030, nama Hasto tidak lagi tercantum.

Hasto Kristiyanto sendiri mendapatkan amnesti pada Kamis (31/7/2025) malam.

Ia kemudian bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025).

Pangi menambahkan, rangkap jabatan ini merupakan konsolidasi internal.

Langkah ini penting untuk mengunci PDIP agar tidak ada pihak luar yang merusak persatuan kader.

"Ibu Mega ini menjaga partai PDIP supaya tidak dirongrong 'barang selundupan' atau titipan atau pesanan politik dari ruang-ruang gelap kekuasaan lain," ujar Pangi kepada Tribunnews.com, Sabtu (2/8/2025).

Pangi menyebut bahwa posisi Ketua Umum PDIP sudah menjadi semacam hak veto bagi Megawati, yang sulit digantikan oleh sosok lain.

Hingga kini, Megawati tetap mempertahankan kursi tersebut tanpa perlawanan berarti di internal partai.

Lebih jauh, Pangi menilai absennya pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP merupakan bentuk konsolidasi internal.

PDIP Ambil Sikap sebagai Penyeimbang Pemerintah

Dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi.

Megawati mengarahkan PDIP untuk mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan bahwa sebagai partai ideologis, PDIP akan tetap berpihak pada rakyat dan menjaga agar arah pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

Meskipun akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, Megawati menegaskan PDIP akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.

Ia juga mengingatkan kader bahwa keberpihakan PDIP adalah soal kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik.

5 Calon Sekjen mencuat pada 2024 lalu

Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK membuka spekulasi mengenai kandidat akan menggantikannya di posisi tersebut.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, sejatinya ada 5 nama kader PDIP berpotensi menjadi Sekjen PDIP. 

 Berikut profil singkat mereka.

1. Ahmad Basarah

Politikus dari PDIP ini pernah menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai pembangkang.

Hal ini terjadi setahun menjelang Pilpres 2024, atau sekira medio 2023.

Basarah mengatakan Gibran membangkan lantaran tak tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Yakni keputusan soal penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Diketahui, PDIP telah memiliki pasangan calon di kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Namun, alih-alih mendukung, Gibran justru maju sebagai wakil dari Prabowo Subianto.

2. Bambang Wuryanto

Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kini adalah Wakil MPR RI periode 2024-2029. 

Ia merupakan utusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Memang nama Bambang Pacul bukanlah orang asing di pemerintahan Indonesia. Diketahui ia telah berkiprah selama 20 tahun sebagai anggota DPR RI.

Bambang mengawali karier sebagai seorang dosen. 

Ia juga merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bambang saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Bambang mengawali kariernya di dunia politik dengan mengikuti Badiklatpus DPP PDIP pada tahun 2000-2004.

Selepas itu, ia diamanahi untuk menjadi staf ahli Fraksi PDIP di MPR.

Semenjak saat itu, karier politiknya terus menanjak. Ia terpilih sebagai Anggota DPR RI sejak 2004 hingga sekarang.

3. Said Abdullah

Politikus PDI Perjuangan ini sejak usia muda telah merintis karier di partai berlambang kepala banteng. 

Diawali sebagai Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep pada 1982-1985 karier Said Abdullah di PDI-P terus melesat. 

Sejumlah posisi penting menjadi tanggung jawabnya. Kini pria kelahiran Sumenep 22 Oktober 1962 ini menjabat Ketua DPP PDI-P bidang perekonomian.

Said Abdullah dikenal sebagai seorang yang loyal dan setia pada Megawati Soekarnoputri. 

Saat Kongres PDI di Medan tahun 1996, ia setia mengikuti jalan politik sang putri Proklamator RI.

Ia menolak kepemimpnan Soerjadi mengambil alih kepemimpinan Megawati di PDI. 

Kesetiaannya kepada Megawati ditegaskan dengan memilih ikut Kongres V PDI di Bali.

Mengesahkan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI periode 1998-2003. 

Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDI-P) agar bisa menjadi peserta pemilu 1999.

Pada Pemilu 2024, Said kembali maju sebagai caleg dari dapil Jawa Timur XI meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. 

Di Pileg 2024 ini Said menjadi caleg yang meraih suara tertinggi secara nasional, ia tercatat meraih 528.815 suara. 

Said memperoleh 58.539 suara dari Bangkalan, 172.404 suara dari Sampang, 26.377 suara dari Pamekasan, dan 271.495 suara dari Sumenep. 

Perolehan suara Said setara dengan 80,13 persen dari seluruh perolehan suara PDI-P di dapil Jatim XI.

4. Utut Adianto

Politisi PDI Perjuangan ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam kariernya, baik sebagai atlet catur maupun sebagai politisi

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2024-2029.

Utut Adianto, memiliki perjalanan karier yang unik. 

Pria kelahiran Jakarta, 16 Maret 1965 ini awalnya adalah seorang pecatur legendaris Indonesia yang berhasil meraih gelar Grandmaster Internasional pada usia 21 tahun, menjadikannya pecatur termuda Indonesia yang meraih prestasi tersebut pada masanya. 

Perjalanan politik Utut dimulai saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga).

Dalam waktu singkat, ia dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting, termasuk menjadi Ketua Fraksi PDI-Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2014-2019.

Prestasi politik Utut terus menanjak hingga ia diangkat menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga pada 20 Maret 2018. 

5. Deddy Sitorus

Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A nama lengkap Deddy Sitorus.

Lahir  17 November 1970, saat ini Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara.

Deddy Sitorus menjabat Anggota DPR RI sejak 2019.

Deddy Sitorus pernah menjadi calon anggota DPR-RI masa bakti 2014–2019 untuk daerah pemilihan Riau II namun gagal terpilih.

Deddy Sitorus menghabiskan masa kecilnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Di DPP PDIP Deddy Sitorus dipercaya sebagai salah satu ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu.

Di Pilpres 2019, Deddy Sitorus adalah Anggota Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.

Sementara di Pilpres 2024 lalu, Deddy Sitorus dipercaya sebagai sekretaris tim relawan pemenangan Ganjar-Mahfud MD.

Ia belum lama ini juga mengusulkan posisi Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini muncul setelah melihat hasil sementara Pilkada Serentak 2024.

Di mana PDIP merasa kekalahan mereka di Pilkada 2024 disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian yang diistilahkan 'parcok' alias partai coklat.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri," ungkap Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.

Pernyataan Deddy Sitorus memantik beragam tanggapan dari elemen masyarakat, baik yang pro dan kontra.

Versi terbaru pengamat

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, beberapa nama di internal DPP PDIP akan mengisi jabatan Sekjen.

Rangkap jabatan Ketua Umum dan Sekjen partai diemban Megawati Soekarnoputri saat ini tidak akan berlangsung lama.

Sehingga menurut dia, DPP PDIP akan tetap memilih Sekjen baru.

"Rangkap jabatan itu diperkirakan hanya sementara," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Minggu (3/8/2025).

"Sebab, di usia senja ini mustahil bagi Megawati mampu merangkap jabatan," lanjut dia.

 Sebelum struktur kepengurusan baru diajukan ke Kementerian Hukum, diperkirakan posisi sekjen sudah diubah.

Jamiluddin menilai ada kemungkinan Hasto Kristiyanto kembali menduduki posisi sekjen untuk lima tahun mendatang.

"Untuk menjaga soliditas internal partai. Dengan Hasto tetap menjadi sekjen, maka kubunya akan memberi dukungan penuh kepada Megawati," kata Jamiluddin.

Menurut dia, solidnya internal PDIP diperlukan.

Megawati akan lebih mudah mengatasi gangguan dari eksternal.

"Hasto selama ini sudah teruji loyalitasnya Karena itu, Megawati akan lebih nyaman dan aman bila Hasto tetap menjadi Sekjen," kata dia.

Selain Hasto, Jamiluddin menilai ada sosok putra Megawati Soekarnoputri yakni Prananda dan kader DPP PDIP lainnya Ahmad Basarah.

Prananda dinilai bakal potensi ditunjuk sebagai sekjen lantaran sudah lama yang bersangkutan terlibat menangani internal PDIP.

"Karena itu, Prananda sebenarnya sudah berpengalaman dalam melaksanakan fungsi dan tugas kesekjenan," kata dia.

"Karena itu, bila Prananda menjadi sekjen, ia sudah langsung dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya," kata dia.

Prananda relatif diterima di semua faksi di PDIP.

Jika Prananda sekjen, kiranya relatif dapat diterima semua faksi.

"Selain itu, Prananda tentu tidak akan berkhianat kepada ibundanya," kata dia.

"Hal ini kiranya akan membuat Megawati lebih nyaman dan aman dari gangguan internal," kata dia.

Soal sosok Ahmad Basarah, Jamiluddin menyebut kader senior loyalitas.

Selain itu, Megawati juga terlihat mempercayai Ahmad Basarah.

Kepercayaan itu dapat dilihat dengan dipertahankannya Basarah di kepengursan DPP PDIP untuk periode baru.

"Selain itu, Ahmad Basarah juga pernah dipercaya sebagai juru bicara partai," kata dia.

"Bahkan ia pernah mewakili PDIP menjadi Wakil Ketua MPR RI," ucap dia.

Atas hal itu, Megawati sebenarnya tak harus hanya mengandalkan Hasto untuk posisi Sekjen. 

Jika  Hasto terlalu lama Sekjen, dikhawatirkan akan terjebak pada rutinitas dan meminimalisir inovasi dan kinerja di internal Partai.

"Karena itu, tak salah kiranya bila Megawati menempatkan Prananda atau Ahmad Basarah menjadi sekjen," kata dia.

"Harapannya, agar ada penyegaran dan inovasi dalam pengelolaan internal PDIP,"

"Dengan begitu, PDIP bisa menjadi partai modern yang ideologis," kata dia. (*)