TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Takalar 2025–2029 berlangsung alot di DPRD.

Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) geram.

Mereka mengkritik dokumen perencanaan karena dinilai belum lengkap.

Terutama pada indikator capaian program.

“Di Bab III masih banyak data kosong. Kami minta itu segera dilengkapi,” kata Husniah Rachman, anggota Fraksi Demokrat, saat dihubungi Minggu (3/8/2025).

Bab III RPJMD memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah.

Baca juga: Ramai Dilihat Tak Jadi Dibeli: Nasib Pajero di Lelang Mobil Dinas Pemkab Takalar

Dokumen ini menjadi acuan utama kepemimpinan Bupati Takalar Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati Hengky Yasin selama lima tahun ke depan.

Husniah menilai semangat digitalisasi menjadi benang merah seluruh program.

“Digitalisasi bukan program terpisah, tapi menjadi roh semua kebijakan. Semua sektor diarahkan untuk terdigitalisasi,” jelasnya.

Meski begitu, DPRD tetap mengusulkan penambahan sejumlah program pendukung.

Terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar siap menghadapi transformasi digital.

“Kita harus siapkan SDM yang mampu menjalankan sistem digital itu,” tambah Husniah.

Anggota Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, mengingatkan agar setiap program dalam RPJMD harus berangkat dari kebutuhan masyarakat.

“Masih banyak aspirasi yang seharusnya menjadi program prioritas, belum terakomodasi dalam draf RPJMD,” ujarnya.

Ahmad memberi catatan terhadap program digitalisasi dinilainya prematur dan terlalu ambisius.