TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar mencatat capaian signifikan dalam layanan keimigrasian hingga 7 Agustus 2025. 

Berdasarkan data yang diterima Tribun Timur, sebanyak 45.209 paspor telah diterbitkan. 

Selain itu, tercatat 815 layanan untuk warga negara asing (WNA) dan 30 tindakan administratif keimigrasian.

Perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga terbilang tinggi. 

Untuk WNI, jumlahnya mencapai 191.333 perlintasan, sementara perlintasan WNA tercatat 22.311 kali. 

Kantor Imigrasi Makassar juga membina empat desa binaan imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi, Abdi Widodo Subagyo mengatakan, saat ini pihaknya memiliki 151 pegawai dengan cakupan dua TPI, dua pelayanan khusus (Pelsus), serta satu Unit Layanan Paspor (ULP) di Gowa.

"Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kita juga saat ini mencapai Rp40,99 miliar atau 136,5 persen dari target Rp30,02 miliar," katanya saat Coffe Morning, di Cafe Mauki, Jl Perintis Kemerdekaan, Kota Makasar, Jumat (9/7/2025).

Meski capaian layanan tinggi, Kantor Imigrasi Makassar menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan mereka antara lain tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural, serta keberangkatan haji non prosedural.

Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan layanan, sejumlah strategi disiapkan. 

Di antaranya, pemasangan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pembentukan Kantor Imigrasi di Bone dan Bantaeng, serta pembentukan Immigration Lounge di Trans Studio Mall Makassar sesuai rencana aksi.

“Kami juga punya rencana strategis agar penyelesaian di bandara lebih cepat sehingga ada keterwakilan kita di Indonesia Timur,” jelasnya.

Sementra itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel, Friece Sumolang, mengatakan jika saat ini imigrasi juga telah berfokus pada pembentukan desa binaan di Sulsel.

"Tentu ada juga desa binaan yang saat ini kita masih rencanakan pembentukannya," katanya.

Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan tiap daerah dalam pembentukan desa binaan dari kantor Imigrasi.

"Kita juga nantinya tentu akan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di setiap desa binaan kita nantinya," jelasnya.